Kemendikbudristek dan Komisi X DPR Pantau Implementasi Kampus Merdeka di Sejumlah Daerah 

KOMISI X DPR RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memantau implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di sejumlah daerah dengan melakukan kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan. 

Tujuan kunjungan kerja tersebut untuk mengetahui implementasi MBKM di sejumlah perguruan tinggi, capaian-capaian MBKM sejauh ini, serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi. 

Dalam kunjungan kerja di Kota Semarang Jawa Tengah, Kemendikbudristek dan panitia kerja MBKM Komisi X DPR diterima perwakilan sejumlah perguruan tinggi swasta di gedung Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang. Kunjugan kerja di Kota Semarang dipimpin oleh Agustina Wilujeng Pramestuti. Anggota Komisi X DPR yang hadir dalam kunjungan kerja tersebut antara lain Abdul Fikri Faqih, M. Nur Purnamasidi, Rojih, dan Fahmi Alaydroes. 

Pejabat Kemendikbudristek yang hadir mendampingi anggota Komisi X DPR di Kota Semarang yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Sesditjen Dikti Ristek) Paristiyanti Nurwardani. 

Dalam dialog dengan sejumlah rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Semarang tersebut, Paristiyanti Nurwardani menjelaskan, tujuan program MBKM adalah membuat pengalaman belajar yang relevan dan menyenangkan bagi mahasiswa dan dosen. 

“Secara sederhana kita ingin lebih banyak mahasiswa ke luar dari kampus, lebih banyak dosen keluar kampus mencari ilmu dan pengalaman. Lebih banyak praktisi ke kampus untuk mengajar," ujar Paristiyanti. 

Dalam implementasi MBKM tahun 2021 ini pasti ada kekurangan dan hambatan, oleh karena itu Kemendikbudristek berharap saran dan kritik dari para rektor untuk perbaikan MBKM di masa mendatang. 

"Dalam pelaksanaan MBKM tahun ini pasti ada sejumlah kekurangan dan hambatan, jadi masukan dari Bapak Ibu Rektor sangat kami harapkan. Bagi kami kritik itu vitamin untuk memperbaiki program yang sangat bagus ini,” imbuh Paristiyanti.  

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, capaian program MBKM dapat diketahui dengan melihat delapan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak, mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif, serta program studi berstandar internasional. 

Baca juga : Peringati Hari Pahlawan Nasional, Fikom UMB Gelar Lomba Videografi

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi antusiasme PTS di Jawa Tengah mengimplementasikan MBKM. Komisi X DPR mendukung program MBKM dan berharap perbaikan-perbaikan terus dilakukan agar sejumlah masalah yang muncul tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang. 

“Sosialisasi MBKM masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai media. Kami berharap tahun depan lebih banyak kampus yang melaksanakan MBKM,” kata Agustina. 

Kunjungan kerja spesifik juga dilaksanakan di Kota Tangerang. Rombongan Komisi X DPR dan Kemendikbudristek bertemu sejumlah rektor PTS di Universitas Pelita Harapan (UPH). Dalam kunjungan kerja di UPH tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian menjelaskan, panitia kerja MBKM  membuat legislasi peraturan perundangan dan tidak kalah penting memantau implementasi MBKM di lapangan. 

“Kami mengharapkan perguruan tinggi lainnya bisa memberikan kami masukan-masukan terkait MBKM. Kami intensif berdiskusi dengan mitra di Kemendikbudristek untuk meningkatkan SDM unggul dan salah satu konsep yang digulirkan adalah MBKM. Banyak hal yang menjadi turunan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” kata Hetifah. 

Dalam dialog tersebut, Rektor UPH Jonathan L Parapak mengatakan pihaknya menyambut positif program MBKM. 

“Namun dalam implementasi MBKM perlu perbaikan yang tantangannya berat sekali, misalnya di dalam pendidikan kedokteran,” kata Jonathan. 

Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah mengatakan MBKM cukup menguras energi dan perhatian di PTS yang ia pimpin. 

“Hampir setiap saat menjadi perbincangkan kami. Dari sisi substansi dan urgensi MBKM memang harus didukung karena Mendikbudristek menjadikan lulusan perguruan tinggi siap berdaya saing, bahkan bisa berenang berbagai gaya di lautan global. Namun dalam penerapannya masih perlu dilengkapi dokumen pendukung dan instrumen lainnya,” kata Rektor UMT. (RO/OL-7)