Presiden Harus Ada Sinkronisasi Kebijakan untuk Penanganan Perubahan Iklim

PRESIDEN Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antarnegara di dunia dalam upaya penanganan perubahan iklim.

Hal tersebut ia sampaikan dalam CEOs Forum dengan beberapa investor besar asal Inggris, di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11) pagi waktu setempat.

“Kita semua, termasuk negara-negara maju, harus menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam hal pengendalian iklim, terutama dalam hal dukungan pendanaan untuk negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi dari fossil fuel ke renewable energy,” ujar Jokowi.

Presiden mengharapkan pendanaan adaptasi sebesar US$100 miliar melalui Green Climate Fund, sebagaimana sudah disepakati dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, harus segera dipenuhi guna mempercepat upaya penanganan perubahan iklim.

“Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret dalam hal ini. Laju deforestasi kita saat ini yang paling rendah selama 20 tahun. Tingkat kebakaran hutan juga berkurang 82%. Indonesia juga akan melakukan restorasi sebesar 64 ribu hektare lahan mangrove. Ini sangat penting karena mangrove menyimpan karbon tiga kali lebih besar dibandingkan lahan gambut,” tutur mantan wali kota Solo itu.

Oleh karena itu, Presiden percaya bahwa Indonesia akan dapat memenuhi komitmen pengurangan emisi sebesar 29% pada 2030 sebagaimana dituangkan dalam Paris Agreement.

“Indonesia telah mengadopsi Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, serta road map yang detail untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih awal,” tandasnya. (OL-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Ghani Nurcahyadi