Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga secara resmi mengukuhkan Kepengurusan Forum Anak Nasional (FAN) Periode 2021-2023, Abhinaya Aryasatya.
Ia menyampaikan pesan khusus kepada 88 orang anggota Kepengurusan FAN Periode 2021-2023 yang terdiri atas 34 orang Pengurus FAN, 34 orang Fasilitator FAN, 15 orang Sekretariat FAN dan 5 orang Tim Kode Etik.
“Ini adalah langkah awal kalian untuk berkontribusi dan menguatkan peran sebagai Pelopor dan Pelapor serta aktif dalam perencanaan pembangunan. Segala hal-hal baik yang bermanfaat, inovasi, dan pencapaian yang sudah diraih pada kepengurusan Forum Anak Nasional sebelumnya agar dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada kepengurusan periode ini,” tutur Menteri Bintang dalam keterangan resmi, Senin (25/10).
Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Forum Anak mempunyai peran sebagai 2P (Pelopor dan Pelapor), serta melalui Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP).
Peran sebagai Pelopor dilakukan dengan membangun kebiasaan positif, inovatif, dan kreatif yang dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut, atau sebagai agen perubahan.
Selain itu, sebagai Pelopor, Forum Anak juga dapat melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak, serta memberikan alternaltif solusi atas isu tersebut.
Sedangkan sebagai Pelapor, Forum Anak dapat melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak.
Peran Forum Anak melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.
“Bunda Bintang berharap, selain memikul tanggung jawab tentu kalian harus mampu menjadi inspirasi bagi anak di daerah dan sesama kalian sendiri. Jaga nama baik organisasi dan diri kalian, tularkan semangat dan hal-hal positif, serta kuatkan kerja sama dan sinergi terlebih dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai rumah kalian dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak,” jelas Menteri Bintang di depan para anggota FAN Periode 2021-2023 kemarin.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan seleksi untuk Kepengurusan FAN Periode 2021-2023 sejak April hingga September 2021 dan diikuti oleh 34 Provinsi, yang terdiri dari seleksi fasilitator, pengurus, dan khusus untuk tim kode etik FAN, dilakukan secara tertutup.
Kepengurusan FAN Periode 2021-2023 diketuai Muhammad Aqsha Dewantoro menggantikan Tristania Faisa Adam selaku Ketua FAN Periode 2019-2022.
Menteri Bintang menyatakan sangat menanti peran dan kontribusi kepengurusan baru FAN dalam meningkatkan kepedulian pada masalah yang dihadapi seperti perkawinan anak, kekerasan anak, pekerja anak, dan lainnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak anak. Selain itu, inisiasi kegiatan, penyampaian pandangan serta partisipasi pada penyusunan kebijakan dan program pemerintah melalui kerja sama yang baik dengan forum anak di tingkat daerah serta sinergi dan koordinasi lintas sektor juga perlu terus ditingkatkan. Sehingga selain menjadi wadah pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan, Forum Anak juga dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam pembangunan agar pembangunan daerah dapat lebih tepat sasaran dengan mendengarkan pandangan anak.
M Hafiz, Wakil Ketua II FAN Periode 2021-2023 menyampaikan Rencana Aksi Nasional Abhinaya Aryasatya, FAN Periode 2021-2023 yang terdiri dari 8 (delapan) poin utama selama dua tahun ke depan.
Pertama, mengevaluasi kinerja FAN maupun daerah melalui aksi Post FAN guna meningkatkan kapasitas dan peranan FAN dalam pemenuhan hak anak Indonesia.
Kedua, mengedukasi antar sesama melalui program ‘Tahukah Kamu’ dengan menyajikan konten edukatif terkait isu permasalahan anak prioritas secara berkala.
Ketiga, menjalankan program CCF atau Chit Chat with FAN guna menyebarkan informasi yang positif dan edukatif melalui media sosial. Keempat, mempererat simpul relasi dan persatuan anak Indonesia melalui aksi FANtoura berbasis pengenalan dan pelestarian budaya.
“Rencana aksi selanjutnya adalah FAN menjadi wadah kreasi, inovasi, dan inspirasi melalui aksi Tembikar FAN guna memaksimalkan minat dan bakat anak Indonesia; Memperkuat peran Pelopor dan Pelapor bagi forum anak se-Indonesia melalui program JalaFAN; Memperkuat jaringan koordinasi dan komunikasi antar FAN dan Forum Anak Daerah melalui program FAN Friend; dan Mendata dan menyusun isu permasalahan anak prioritas setiap triwulan guna memaksimalkan strategi pemenuhan hak anak Indonesia. Semoga dua tahun ke depan kami dan kita semua dapat dilancarkan dalam pelaksanannya,” jelas Hafiz.
Kemen PPPA terus berupaya untuk mengembangkan wadah partisipasi anak yang merupakan salah satu hak dasar anak melalui Forum Anak yang sudah terbentuk sejak tahun 2013. Forum Anak saat ini telah terbentuk di 34 provinsi, 458 Kabupaten/Kota, 1625 Kecamatan, dan 2694 Desa.
Selain pengukuhan pengurus FAN, turut dikukuhkan pula 37 orang admin Website FAN dari 34 provinsi dan 3 orang admin pusat yang bertugas menginventarisasi data dan pelaporan kegiatan FAN seluruh Indonesia melalui Website FAN, dan 28 orang Tim Redaktur Majalah Forum Anak (Malfora) yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat anak dalam isu informasi layak anak. (H-2)
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Momentum Hari Anak Nasional juga diharapkan dapat melahirkan aksi-aksi nyata yang berkelanjutan dalam melindungi anak di dunia digital.
Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
MELIHAT maraknya pornografi anak di ranah daring, pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk menangani permasalahan pornografi anak.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengungkapkan bahwa setiap tahunnya, anak perempuan paling sering menjadi korban kekerasan
Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengatakan kekerasan seksual seperti fenomena gunung es. Secara angka yang tercatat tampak menurun tapi fakta bisa berbeda
Sysmex Indonesia CEO Forum 2024 mengambil tema Leadership in the Digital Health Revolution: Navigating Change and Cultivating Innovation.
Perangkat keamanan lokal Bali atau pecalang juga akan dilibatkan untuk mengawal berlangsungnya WWF.
Pada Musrenbang Anak Kabupaten Tangerang 2024, kelompokku menyuarakan pentingnya kawasan tanpa asap rokok.
ORGANISASI masyarakat (Ormas) keagamaan mulai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis) dan Persatuan Umat Islam (PUI), tergabung dalam Forum Umat Islam gelar pengajian
Pemerintah memiliki perhatian aspek keberlanjutan, tata kelola dan inovasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan artifisial.
Forum dan pameran arsitektur terbesar di Indonesia,ARCH:ID. yang paling ditunggu ini akan berlangsung dari 22 Februari hingga 25 Februari 2024, di ICE BSD City, Tangerang, Banten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved