Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika menyatakan adanya dugaan kebocoran data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak membuat pelayanan jadi terhenti. Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi memastikan bahwa pelayanan tetap berjalan seperti biasa dengan aman.
"Sata ini KPAI sudah melakukan langkah pencegahan untuk meminimalisir peluang semakin melebarnya kebocoran data pribadi. Tapi KPAI memastikan bahwa pelayanannya tetap berjalan," kata Dedy di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (25/10).
Saat ini, ia menyatakan pihaknya tengah melakukan investigasi terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut. Adapun, dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pihak KPAI untuk melakukan pendalaman.
"Tindak lanjut yang kami lakukan ialah Kominfo meminta data tambahan untuk proses investigasi dan pemanggilan pihak KPAI akan segera dalam beberapa hari ke depan untuk proses investigasi sesuai dengan peraturan yang kita rujuk," kata dia.
Baca juga : Pemkab Demak Lindungi 27 Ribu Pekerja Rentan pada Program BPJS Ketenagakerjaan
Dedy menceritakan, sebelumnya pada Kamis (21/10) pihaknya telah melakukan permintaan klarifikasi pada KPAI terkait dengan dugaan kebocoran data. Pihaknya juga telah meminta data yang diperlukan untuk investigasi lebih lanjut.
Adapun, pada hari yang sama KPAI telah merespon permintaan Kominfo dengan memberikan info awal terkait dugaan awal kebocoran data pribadi di KPAI.
Selanjutnya pada Jumat (22/10) Kominfo bersurat kembali kepada KPAI untuk meminta tambahan data yang diperlukan untuk proses investigasi.
"Data-data yang diperlukan saat ini masih kami tunggu dan setelah itu kami akan lakukan pemanggilan pada pimpinan KPAI," ucap dia. (OL-2)
KPAI meminta UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Depok segera memberikan pendampingan psikologis kepada anak.
KEPALA PPATK Ivan Yustiavandana memaparkan transaksi judol berdasarkan usia di bawah 11 tahun sebanyak 1.160 anak dengan angka sudah menyentuh Rp3 miliar lebih frekuensi 22 ribu transaksi.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat wilayah-wilayah yang paling banyak melakukan deposit atau terlibat dalam transaksi judi online (judol),
KPAI mencatat kasus prostitusi daring atau eksploitasi secara daring dari 2021-2023 mencapai 481 kasus yang teradukan. Jumlah tersebut disebut hanya sebagai fenomena gunung es.
KPAI sebut 4 dari 19 anak yang terlibat sebagai talent kasus eksploitasi daring dengan dijual menjadi PSK melalui media sosial X dan Telegram, sudah didampingi.
KPAI juga menemui sejumlah anak yang yang mengaku mengalami kekerasan dari anggota Polda Sabhara Sumbar
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Secara teknis peretas yang mengganggu PDN masuk ke komputer lalu masuk ke server untuk mengelola yang di sana tidak bisa melihat data.
Puan Maharani meminta tindak lanjut pemerintah yang konkret terkait peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
MUHAMMADIYAH mengaku turut menjadi korban atas serangan siber atau peretasan lewat ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN), Kamis (20/6) tersebut.
PUSAT Data Nasional (PDN) dilaporkan mengalami gangguan sejak Kamis (20/6) hingga Minggu (23/6) masih belum kembali normal.
Peranan cybersecurity sangatlah krusial, termasuk bagi perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved