Menteri PPPA: Indonesia Komitmen Hapus Diskriminasi Perempuan

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles/WEPs) yang diselenggarakan UN Women bersama Uni Eropa. Pada acara tersebut, Menteri Bintang menegaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat dan memprioritaskan upaya dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi pada perempuan dan menutup jurang ketidaksetaraan gender di Indonesia.

"Kami sangat mendukung terselenggaranya Women’s Empowerment Principles Awards hari ini, atas apresiasi yang diberikan kepada perusahaan yang telah berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Kami juga sangat bangga ketika mendengar terdapat 3 (tiga) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dianggap berkontribusi bagi upaya tersebut, turut mendapatkan penghargaan khusus,” ungkap Menteri Bintang dalam acara Penganugerahan Penghargaan Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles/WEPs) 2021 yang dilaksanakan secara virtual, kemarin (22/10).

Menteri Bintang mengatakan pembangunan yang mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender adalah keharusan, bukan pilihan. "Pengarusutamaan gender bukan hanya kepentingan perempuan semata. Berbagai riset menyatakan jika perempuan memiliki akses, kesempatan, dan peran yang sama untuk menjadi angkatan kerja, maka pendapatan negara akan naik secara signifikan. Penambahan pendapatan negara tersebut, sangat dipengaruhi oleh sumbangsih dari UMKM yang setengahnya dimiliki dan dikelola oleh perempuan," ujarnya.

Ditegaskan pembangunan yang mengedepankan prinsip pengarusutamaan gender tersebut, harus dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan, seperti adanya konstruksi sosial yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan.

Begitu juga di dunia kerja, dimana masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki, adanya kesenjangan upah, kurangnya kesempatan perempuan menempati posisi pemimpin, hingga mengalami kekerasan berbasis gender. "Tantangan juga dirasakan perempuan pelaku usaha, mengingat akses terhadap layanan finansial yang inklusif bagi perempuan belum terwujud sepenuhnya secara merata. Pandemi covid-19 juga semakin memperparah kesenjangan gender," tambah Menteri Bintang.

Menteri PPPA menjelaskan perempuan adalah penopang hidup bangsa yang jumlahnya mengisi setengah dari total penduduk Indonesia bahkan hampir setengah dari populasi dunia. Untuk itu, sudah sepantasnya setiap sektor pembangunan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Indonesia 1945, serta komitmen global melalui ratifikasi the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), serta komitmen Sustainable Development Goals (SDGs), dimana salah satu tujuannya yaitu mewujudkan kesetaraan gender.

Lebih lanjut, Menteri Bintang memberikan selamat kepada para pemenang penghargaan dan berharap agar penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pihak dalam melakukan upaya dan kerja nyata lebih baik lagi untuk menciptakan solusi yang komprehensif, inovatif, dan inklusif, menuju perjuangan kesetaraan gender yang lebih terstruktur dan massif, demi perempuan Indonesia.

“Marilah kita saling membantu, menguatkan, dan merapatkan barisan, demi mencapai dunia yang aman, setara, dan sejahtera, di mana perempuan memiliki akses, kesempatan, dan menerima manfaat pembangunan yang sama dengan laki-laki,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Perwakilan UN Women Indonesia dan Liaison untuk ASEAN, Jamshed M. Kazi menekankan pentingnya upaya kolaboratif dalam mewujudkan praktik usaha yang responsif gender di Indonesia. "Penghargaan ini adalah bukti upaya kolaboratif pemerintah, komunitas, dan sektor swasta untuk memperkuat pondasi kesetaraan gender dan inklusi sosial, serta menjamin akses yang setara, upah setara, dan kesempatan setara, dimana perempuan dan laki-laki dapat bekerja di lingkungan yang aman dan adil," jelas Jamshed.

Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Piket, memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para pemenang Penghargaan WEPs di Indonesia, terutama untuk kontribusi dan peran aktif mereka dalam memajukan kesetaraan gender di tempat kerja, pasar dan komunitas. “Uni Eropa sangat bangga pada para pemimpin dan perusahaan Indonesia yang memperjuangkan kesetaraan gender di dunia usaha," terang Vincent.

Anggota Dewan Koalisi Bisnis Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan (IBCWE) Shinta Kamdani menyetujui bahwa kesenjangan gender adalah masalah sosial dan ekonomi yang kritis sehingga perlu penanganan segera. "Berinvestasi dalam kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan merupakan hal mendasar untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, demi membangun masyarakat yang adil," jelas Shinta.

Penghargaan Prinsip Pemberdayaan Perempuan (Women’s Empowerment Principles/WEPs) 2021 diberikan kepada 6 (enam) perusahaan yang telah berkontribusi dalam memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Para pemenang terpilih akan bersaing dengan perusahaan lain di Asia-Pasifik dalam tahapan berikutnya, untuk dipilih sebagai pemenang regional pada 18 November 2021.

Adapun keenam pemenang WEPs Awards Indonesia 2021 yaitu Kategori Kepemimpinan diberikan kepada Nicke Widyawati, CEO PT Pertamina (Persero); Kategori Tempat Kerja Inklusif Gender diberikan kepada L’Oréal Indonesia; Kategori Marketplace Responsif Gender diberikan kepada PT Amaan Indonesia Sejahtera; Kategori Pelibatan Komunitas dan Kerjasama diberikan kepada The Body Shop® Indonesia; Kategori Transparansi dan Pelaporan diberikan kepada Gojek; dan Kategori Kepemimpinan Orang Muda diberikan kepada Tamara Dewi Gondo Soerijo, CEO Liberty Society.(H-1)