Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini resmi membuka Sentra Kreasi ATENSI (SKA) Paramita Mataram, Kamis (14/10). Ia berpesan agar anak-anak terus berkreasi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang ditampilkan di SKA.
"Jadi kalian disini tidak hanya bisa membuat karya sekedar bisa, tetapi bagaimana karya itu bisa memiliki nilai tambah sehingga memiliki daya jual yang tinggi," kata Mensos memberi pesan.
Saat meninjau worskhop keterampilan las, ia mencontohkan kepada anak-anak membuat besi tempat pot bunga dengan lebih presisi dan rapih. Dengan begitu semakin berkualitas produk, semakin dapat dilirik oleh kalangan menengah ke atas dengan harga yang lebih tinggi.
Seperti SKA yang lain, SKA Paramita merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan. Sentra ini juga akan menjadi kawasan pemberdayaan untuk menciptakan embrio-embrio wirausaha mandiri di Kota Mataram dan sekitarnya.
Di SKA ini terdapat gerai yang bisa warga kunjungi seperti kuliner dan Parama Coffee, laundry, toko klontong, dan pusat kerajinan tangan, dan Pojok Baca kerja sama dengan Perpustakaan Nasional.
Selain itu juga terdapat workshop sebagai wahana pelatihan dan terapi bagi penerima manfaat, yaitu budidaya jamur tiam, budidaya ikan, budidaya Lebah Klanceng, keterampilan las produksi, pertukangan kayu dan keterampilan kecantikan.
Bantuan Dukungan ATENSI dan Stimulan Kewirausahaan
Sejumlah bantuan dukungan Asistensi rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai total Rp826.622.700 juga diserahkan untuk 462 penerima manfaat yakni anak yatim piatu, penyandang disabilitas, dan lansia di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bantuan berupa dukungan aksesibilitas, tabungan anak yatim, piatu dan yatim piatu, kebutuhan dasar dan nutrisi serta bantuan kewirausahaan.
Azra Ferista Olivia (15 tahun) merasa bersyukur mendapatkan perhatian pemerintah. Semangatnya untuk terus berjuang, tidak putus asa dan terus menggapai cita-cita seperti pesan almarhum sang ayah yang meninggal akibat Covid-19.
"Bapak bilang gini: jangan pernah takut untuk maju jadi yang lebih baik. semua sayang via, jangan pernah berfikir cita-cita terputus sampai disini," kenangnya. Pesan itulah yang menjadikan dirinya kuat menghadapi kondisi duka dan bangkit.
Penerima bantuan lainnya Nurhalimah, Ibu dari Muhammad Ilyas (6 tahun), seorang anak penyandang disabilitas fisik yang juga mengalami gangguan paru-paru ini tak putus asa membawa anaknya berobat demi kesembuhan anaknya.
"Saya sudah bawa berobat kemana-mana. Tapi belum juga sembuh. Saya senang Ilyas mendapat bantuan kursi roda adaptif. Karena selama ini Ilyas digendong terus. Dia tidak bisa bergerak sendiri di usianya sekarang. Saya yakin suatu saat Ilyas bisa berjalan," ungkapnya.
Sementara itu bantuan stimulan berupa alat dukung wirausaha juga diberikan kepada 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah graduasi masing-masing Rp2,5 juta.
Hadir dalam Anggota Komisi VIII DPR RI, Staf Khusus Menteri Sosial, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Sosial, DPD RI, Bupati Lombok Barat, Kepala Perpustakaan Nasional, dan Kepala Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Provinsi NTB. (RO/OL-09)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved