Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH memastikan bahwa anggaran gaji guru PPPK telah masuk ke dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer ke daerah. Anggaran itu sebesar Rp19,4 triliun dinilai cukup untuk memenuhi biaya gaji guru PPPK, sehingga daerah tidak perlu khawatir kekurangan anggaran.
"Itu sudah dikalkulasi oleh Kemenkeu terkait ketercukupannya," ungkap Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud-Ristek Praptono kepada Media Indonesia, Senin (20/9).
Baca juga: PeduliLindungi Diakses 50 Juta Kali per Hari
Menurutnya, gaji guru PPPK tetap ditanggung pemerintah pusat lantaran PPPK merupakan bagian dari ASN. Formasi PPPK diajukan daerah sesuai kebutuhan guru dan diangkat oleh pemerintah pusat setelah melakukan seleksi.
"Iya karena ASN, (setara) Golongan III A masa kerja 0 tahun," jelasnya terkait gaji dan tunjangan yang dapat diperoleh PPPK.
Kemendikbud-Ristek menyayangkan bahwa masih ada daerah yang tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu para guru honorer. Sejumlah daerah masih khawatir terkait gaji tersebut." Memang diberikan kesempatan untuk mengajukan formasi sesuai kebutuhan," tandasnya. (H-3)
Data dari Disdik menyebut saat ini jumlah guru honorer sebanyak 3.144 orang, dengan rincian 814 guru, 33 guru tutor dan 2.133 guru PAUD.
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
DPR RI menyesalkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang bekerja sambil menyambi sebagai Pendamping Lokal Desa.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Pimpinan Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, kembali mengangkat isu rendahnya tingkat kesejahteraan guru, terutama guru honorer.
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved