Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERBAIKAN data secara menyeluruh harus dilakukan agar bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pengendalian covid-19 di Tanah Air.
"Saya menyambut baik upaya perbaikan data kematian akibat covid-19 yang dilakukan pemerintah. Ini perlu dilakukan agar sejumlah upaya pengendalian Covid-19 lebih tepat sasaran," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/8).
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/8), menjelaskan perihal tak dimasukkannya angka kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini karena, menurut Jodi, ditemukan banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat. Jadi, tambahnya, terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah.
Menurut Lestari, bila distorsi data kematian disebabkan terjadi keterlambatan pelaporan, patut diduga pelaporan indikator pengendalian covid-19 lain seperti data kasus positif, angka kesembuhan, dan kasus aktif bisa mengalami hal yang sama. Rerie, sapaan akrab Lestari, menyarankan untuk memperbaiki data secara menyeluruh agar mencerminkan kondisi lapangan sesungguhnya, sehingga upaya pengendalian covid-19 secara nasional dapat dilakukan lebih terukur dan terarah.
Selain itu, tambah Rerie, peningkatan pemahaman dan kompetensi para petugas pelaksana di lapangan dalam pengambilan dan pengolahan data juga harus dilakukan, agar kualitas data yang dihasilkan jauh lebih baik. Pasalnya, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, produk data tidak hanya dipengaruhi oleh konsistensi input data semata.
Secara teknis, ujar Rerie, keakuratan data sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain kelayakan jumlah sampel yang diambil, metode pengambilan sampelnya, konsistensi kriteria sampel yang diambil, serta kompetensi pelaksananya. Dengan jumlah sampel yang diambil lebih rendah daripada jumlah yang seharusnya saja, misalnya, juga berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat.
Jadi bila jumlah sampel yang diambil kurang memadai ditambah lagi dengan metode pencatatan yang tidak konsisten, menurut Rerie, bisa jadi data yang dihasilkan sangat bias sehingga akan sangat menyulitkan upaya-upaya pengendalian covid-19 secara nasional. Karena itu, tegas Rerie, upaya perbaikan data dalam penanggulangan covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga dasar pengambilan kebijakan di masa datang bisa lebih akurat menggambarkan kondisi lapangan sesungguhnya.
Baca juga: Studi Terbaru: Vaksin Covid-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian
Rerie sangat berharap upaya perbaikan data ini bisa segera dituntaskan sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat diatasi dan tidak terus berulang. Dengan data yang akurat dan langkah yang tepat, penyebaran covid-19 bisa segera terkendali. (OL-14)
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
PAUD harus mendapat perhatian serius karena merupakan bagian dari proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar mampu menjawab berbagai tantangan di masa depan.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Pemerintah bakal mewajibkan asuransi kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) mulai Januari 2025.
DORONG pengembangan wisata berkonsep regeneratif dalam upaya meningkatkan kinerja pariwisata nasional yang lebih baik dan berkelanjutan.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
DORONG produktivitas sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar mampu meningkatkan peran ekonomi rakyat dalam menopang ekonomi nasional.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved