Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat sebanyak 70.889 sekolah di Tanah Air sudah memulai Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Data tersebut berdasarkan hasil survei yang sudah diisi oleh 204.234 dari total 435.424 sekolah di semua jenjang.
"Pembelajaran Tatap Muka terbatas berpedoman pada SKB 4 Menteri, zona merah dan orange harus PJJ dan zona kuning dan hijau boleh PTM terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat," ungkap Setditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Sutanto kepada Media Indonesia, Rabu (21/7).
Meski 34,71% sekolah yang mengisi survei sudah memulai PTM terbatas, terdapat lebih dari separuh sekolah belum mengisi survei. Sehingga angka tersebut kemungkinan akan terus bertambah.
"Sekolah di Indonesia ini banyak, 420.000-an setengahnya belum mengisi survei," imbuhnya.
Di jenjang SD sebanyak 33.596 atau 35,71% dari 94.072 sekolah yang mengisi survei sudah memulai PTM. Sementara total sekolah mencapai 149.064.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Sumsel Hanya di Wilayah Zona Kuning dan Hijau
Untuk jenjang SMP dengan total 41.247 sekolah, yang mengisi survei baru 28,536 sekolah. Dari angka tersebut 11.294 atau 39,58% sudah memulai PTM dan sisanya 17.242 belum melaksanakan PTM.
Kemudian di jenjang SMA dari total 14.019 sekolah, tercatat 10.293 sekolah mengisi survei dengan 3.861 atau 37,51% sudah menjalankan PTM. Dan di jenjang SMK total 14.336 sekolah yang mengisi survei baru 9.571. Dari jumlah tersebut 3.164 atau 33,06% sudah memulai PTM.
Sedangkan di jenjang SLB, sebanyak 1.383 dari 2.232 sekolah sudah mengisi survei. 330 sekolah atau 23,86% sudah memulai PTM.
Kemendikbudristek meminta sekolah untuk mengisi daftar siap agar bisa segera malaksanakan PTM terbatas. Sementara bagi sekolah yang berada di zona merah dan orange, persiapan dapat terus dilakukan sambil menanti situasi penyebaran covid-19 di daerah turun.(OL-5)
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
“Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman,”
Unpad EdEx juga telah meresmikan kerja sama perdana dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney yang merupakan BUMN Holding Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia.
DINAS Pendidikan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengabaikan Instruksi Wali Kota Nomor 12 Tahun 2023 tentang pengendalian pencemaran udara dengan tidak menerapkan PJJ.
Sidang putusan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dijadwalkan 30 April 2026. Kerugian negara disebut capai Rp2,1 triliun.
Meski demikian, jaksa penuntut umum tetap menuntut Ibrahim dengan hukuman 15 tahun penjara serta uang pengganti sebesar Rp16,9 miliar subsider 7,5 tahun penjara.
Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), sosok Ibrahim Arief alias Ibam, konsultan teknologi sekaligus CTO GovTech Edu, dituding sebagai arsitek utama di balik terpilihnya produk Google
Pendanaan ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mendukung peran CESGS sebagai PUI-PT Bisnis Berkelanjutan.
Saksi proyek pengadaan Chromebook Kemendikbudristek akui raup untung Rp10,2 miliar dan kembalikan Rp5,1 miliar ke Kejagung dalam sidang Tipikor Jakarta.
Nadiem menyampaikan bahwa dirinya tetap siap mengikuti persidangan, meski masih menjalani perawatan medis berdasarkan rekomendasi dokter.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved