Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah atau pembelajaran tatap muka sudah tepat. Namun kegiatan belajar dan mengajar tatap muka tersebut harus tetap berkualitas dan lebih bermakna.
"Jadi PR kita masih sangat banyak. Kualitas belajar ini juga indikatornya bukan hanya perubahan tatap muka saja, tetapi diperlukan juga pembelajaran tatap muka yang bermakna, meaningful atau joyful yang membuat anak tertarik untuk terus belajar," kata Iman saat dihubungi, Rabu (25/3).
Ia meminta pemerintah harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan hanya menambah fasilitas pendidikan seperti revitalisasi sekolah.
"Kualitas pembelajaran juga harus tetap ditingkatkan yang salah satu indikatornya adalah peran guru yaitu kompetensi dan kesejahteraannya," ujar Iman.
"Saya kira itu tidak bisa dilepaskan. Sembari kita juga mungkin berharap situasi global akan lebih baik dan tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengurangi anggaran ataupun kualitas belajar serta pendidikan kita," sambungnya.
Iman juga menyebut bahwa keputusan untuk tetap menerapkan sekolah tatap muka menandakan bahwa pemerintah sadar bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. (H-3)
Kemendikdasmen tahun ini memperluas implementasi PJJ jenjang pendidikan menengah di 34 provinsi.
Kemendikdasmen luncurkan PJJ jenjang menengah untuk tekan angka ATS usia 16-18 tahun. Simak kesiapan sekolah induk di Malaysia, Ternate, dan Padalarang.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
Saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved