Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui adanya keterlambatan dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Meski sudah mulai disalurkan sejak awal Juli 2021 BST nyatanya masih sempat tertahan.
"Saya sampaikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) dan BST itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Memang masih belum selesai karena sempat ada yang ditahan," kata Risma dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7).
Ada KPM yang mengadu belum menerima BST, namun setelah dikroscek ternyata KPM tersebut sudah pindah dan melapor ke Ketua RT/RW setempat.
"Ternyata lapor ke saya 'saya kok nggak terima (BST)?' Ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan," ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut.
Selain itu, Risma menyebutkan ada proses pendataan yang meninggal dan sebagainya sehingga harus mengganti data baru yang disampaikan ke bank sebagai bank penyalur untuk mengubah data tersebut sehingga belum tuntas.
Risma menyebutkan pihaknya harus melakukan cek dengan data agar sesuai aturan.
Penyaluran bantuan PKH dan BPNT atau Kartu Sembako dilakukan secara non-tunai melalui jaringan Himpunan Bank Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Sementara BST melalui PT Pos Indonesia. (Iam/OL-09)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved