Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan konsolidasi berbagai perangkat daerah, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil, dalam upaya memperkuat penanganan pandemi.
Instruksi tersebut disampaikan mengingat jumlah kasus di provinsi tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.
"Kenapa saya datang ke Riau ini? Karena ingin mengingatkan betapa kita perlu bekerja bersama-sama. Kita memiliki Babinsa, Bhabinkamtibmas. Ada lurah, RT, dan RW. Ini yang harus digerakkan. Begitu ada satu kasus positif di sebuah RW langsung isolasi di situ. Kalau berat, bawa ke rumah sakit," ujar Jokowi saat memberi pengarahan kepada Forkopimda se-Provinsi Riau sebagaimana disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (20/5).
Dalam kesempatan tersebut, kepala negara juga meminta perangkat daerah selalu memantau parameter atau indikator pengendalian pandemi di daerah masing-masing. Dengan melakukan hal tersebut, pemerintah daerah dapat bersegera menyiapkan langkah taktis dan terukur dalam menekan penyebaran kasus di wilayah mereka.
"Saya pernah datang ke suatu daerah, ketika saya tanya, mereka tidak tahu angka parameter. Kalau angka-angka saja tidak tahu, bagaimana menyelesaikannya? Termasuk Pangdam dan Kapolda juga akan saya tanya, kondisi kasus aktif berapa? Semua bekerja bersama-sama," tuturnya.
Pemerintah daerah juga harus bisa merespons kasus-kasus penularan pandemi dengan melakukan testing (pemeriksaan), tracing penelusuran dan treatment perawatan yang lebih ditingkatkan sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi.
Selain itu, penting juga untuk selalu memantau tingkat keterisian tempat tidur perawatan atau bed occupancy ratio (BOR) di tiap-tiap rumah sakit yang ada di daerah.
"Riau berada di nomor dua peringkat BOR setelah Sumatera Utara. Sumatera Utara 55%, Riau 53%. Meski tadi dilaporkan sudah turun di angka 47%, perlu diturunkan lagi karena BOR nasional adalah 29%," jelas Jokowi.
Artinya, pihak-pihak terkait harus berupaya maksimal untuk merawat pasien yang tengah menjalani perawatan di rumah-rumah sakit untuk dapat segera kembali pulih sehingga beban rumah sakit dapat berkurang.
BOR yang tinggi sedianya juga pernah dialami Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Pada masa puncak pandemi Februari silam, tingkat keterisian tempat tidur mencaapi 90%.
Namun, berkat berbagai upaya penanganan dan pencegahan yang dilakukan, angka tersebut dapat berangsur turun.
"Tadi pagi saya telepon, Wisma Atlet tinggal 15%. Itu atas kerja sama Pangdam, Kapolda, gubernur, semua yang mengonsolidasikan kekuatan yang ada," tandasnya. (OL-13)
Baca Juga: Harga Minyak Turun Dibelit Kecemasan Lonjakan Covid di Asia
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved