Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SETELAH Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sultra menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu (7/4/2021) di Kantor PWI Pusat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Drs Asrun Lio, MHum PhD mewakili gubernur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Ridwan Badallah, SPd, MM, Ketua PWI Sultra Sarjono dan Sekretaris PWI Sultra Mahdar Tayyong. Mereka diterima Sekretaris Jenderal PWI Pusat Mirza Zulhadi dan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkfili Gani Ottoh.
Pada kesempatan tersebut, Asrun menyampaikan bahwa Sultra tetap siap menjadi tuan rumah HPN, 9 Februari 2022 yang dipusatkan di Kendari. Oleh karena itu, Asrun berharap agar pengurus PWI Pusat membuat Surat Keputusan (SK) yang baru tentang penunjukan atau penetapan Sultra sebagai tuan rumah HPN tahun depan.
“SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021 karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun,” jelas Asrun.
Menanggapi hal itu, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyatakan bahwa pihaknya siap mengeluarkan SK HPN 2022 untuk Sultra. SK itu sebagai pembaharuan SK sebelumnya diterima Gubernur Sultra di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan menetapkan Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021. Akibat pandemi Covid-19, HPN 2021 dipindahkan ke Jakarta dan diikuti secara virtual oleh pengurus PWI dan wartawan se-Indonesia.
“Kami segera melakukan rapat pengurus untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan pelaksanaan HPN di Sultra,” kata Mirza. “Setelah pertemuan ini, kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan pengurus PWI Sultra supaya persiapan dapat benar-benar maksimal sehingga dapat berjalan lancar dan sukses,” harap mantan Ketua PWI Jawa Barat tersebut.
Pada pertemuan tersebut juga mengemuka bahwa PWI dan Pemprov Sultra mengharapkan Presiden RI Joko Widodo hadir pada puncak HPN, 9 Februari 2022. Kehadiran presiden sekaligus akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan besar yang saat ini sedang berjalan seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, perpustakaan bertaraf internasional, Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, dan lain-lain. (RO/OL-09)
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Polda Sulawesi Tenggara membekuk dua mafia tanah yang merugikan negara senilai Rp1,3 miliar di Kota Kendari.
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra akan terus konsisten dengan transformasi digital yang dilakukan dan bangun bersama.
OMBUDSMAN RI rekomendasikan agar Kementerian ESDM dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk untuk kembali mengoperasikan pertambangan di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sultra.
KASUS Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah di Sulawesi Tenggara. Sebanyak 34 kasus DBD ditangani RSUD Bahteramas dalam sepekan terakhir.
Beberapa daerah di Sultra diprediksi berpotensi mengalami hujan sedang hingga tinggi mulai 11-20 Januari 2024.
2024 menjadi tantangan bagi Pemprov Sultra untuk semakin nyata memperjuangkan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
DEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
DEWAN Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum (Ketum) PWI Hendry Ch Bangun tidak berkelit dan menaati keputusan tentang sanksi
PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Jaya memberikan kesempatan pemutihan keanggotaan PWI bagi anggota yang Kartu Tanda Anggota (KTA)-nya telah kadaluarsa lebih dari satu tahun.
KETUA Umum (Ketum) PWI Hendri Ch Bangun telah menyusun Program Kerja PWI Pusat untuk periode 2023-2028. Salah satu programnya adalah peningkatan kompetensi wartawan.
Dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2024, Menteri LHK Siti Nurbaya memberikan fasilitasi kepada PWI untuk melakukan penanaman mangrove bersama.
Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 dan HUT ke-78 PWI, wartawan Kota Bogor diminta turut mengembangkan dan mengelola UMKM.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved