Soal Embargo Vaksin, DPR Dorong Percepatan Pengembangan Vaksin

Berkembangnya isu embargo vaksin yang dilakukan sejumlah negara dikhawatirkan bisa mempengaruhi target vaksinasi nasional. Mengingat, Indonesia saat ini masih membutuhkan pasokan vaksin impor untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi 70% populasi.

Anggota Komisi IV DPR RI Ramad Handoyo mengatakan situasi ini jelas sangat tidak mengenakan. Dampaknya otomatis pada target vaksinasi akan molor dan upaya tercapainya herd immunity juga akan semakin lama.

Lantas dia meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Salah satunya adalah mendorong percepatan pengembangan vaksin nasional untuk kemandirian vaksin Indonesia.

Baca juga: KLHK Resmikan Ekoparian Bintang Alam Teluk Jambe, Karawang

"Mendorong percepatan penelitian dan penemuan vaksin dalam negeri. Untuk itu perlu didorong kembali duduk bersama pemerintah, Badan POM serta para peneliti untuk melakukan koordinasi dalam program ini," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/3).

Diakuinya, saat ini vaksin menjadi barang langka dan menjadi rebutan karena seluruh dunia membutuhkanya. Dan negara-negara yang mencoba untuk melakukan embargo tentu saja untuk prioritas vaksinnya masing-masing. Sehingga, kedaulatan dan berdikari serta kemandirian menjadi mutlak diperlukan di bidang kesehatan.

Selain itu, perlu dilakukan perluasan kerjasama dengan negara produsen vaksin yang sudah menandatangani kesepakatan. Hal itu memang tidak mudah, tapi perlu dicoba mengingat produsen pasti akan meprioritaskan negara yang telah menjalin kerjasama duluan.

"Bila kedua langkah ini bisa simultan dilakukan kita bisa antisipasi dengan baik. Hal-hal yang sudah diprediksi bisa kita antisipasi dengan baik serta tidak adanya ketergantungan dari produsen," imbuhnya.

Politisi PDIP itu menambahkan bahwa embargo vaksin bisa menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di sejumlah negara. Antisipasi sejak awal merupakan langkah tepat untuk menghindari berbagai masalah baru di masa mendatang. (H-3)