Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENCEGAHAN maupun penanganan paus terdampar memerlukan partisipasi dan sinergi semua pihak, tak terkecuali masyarakat pesisir. Sebab, beberapa hari sebelum terjadinya paus terdampar, masyarakat pesisir umumnya sudah mengetahui adanya aktivitas yang tidak biasa dari mamalia laut tersebut.
Dosen hidrobiologi laut IPB University, Adriani Sunnudin menyontohkan, peristiwa 40 ekor paus pilot yang terdampar di Selat Madura. Sebelumnya, sudah ada laporan masyarakat yang melihat rombongan paus pilot berada di perairan selatan Madura, tepat satu hari sebelum terdampar. Serupa dengan kejadian terdamparnya paus pilot pada Juni 2016.
Ia menyampaikan, peristiwa terdamparnya puluhan ekor paus pilot maupun mamalia laut lainnya di pesisir pantai Indonesia bukan hanya 1-2 kasus saja. Data dari World Wide Fund for Nature (WWF), dalam periode 2015-2019 terdapat 304 kasus mamalia laut terdampar di pantai Indonesia.
"Ketika ada masyarakat yang melihat aktivitas tidak biasa dari mamalia laut, harus mulai dicermati. Apakah butuh istirahat atau adakah serangan predator, seharusnya ada kewaspadaan mengenai peluang terdampar," tuturnya dilansir dari laman IPB University, Jumat (26/2).
Sayangnya, sambung Adriani, kesaksian masyarakat tersebut tidak menjadi kesadaran bersama untuk bisa dilakukan pencegahan. "Penyebarluasan informasi dari masyarakat tersebut sebenarnya bisa diteruskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah, atau UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sebenarnya sudah memiliki tim tanggap," tuturnya.
Sebagai negara maritim, Indonesia seharusnya sudah memiliki pedoman untuk mengatasi dan menangani peristiwa terdamparnya mamalia laut. "Tim respon cepat sudah tersedia namun pada dasarnya kita masih butuh ada peningkatan kapasitas penyebarluasan informasi untuk konservasi mamalia laut," tuturnya.
Pelatihan tanggap darurat evakuasi dan penanganan keterdamparan mamalia laut pun sudah dilakukan oleh para ahli. Namun, partisipatif masyarakat pesisir sangat diharapkan. "Idealnya, pada saat penanganan mamalia laut terdampar, yang dibutuhkan adalah clearing area dari kegiatan manusia untuk menekan stres mamalia laut," jelasnya.
Karakteristik individu dari kelompok paus kemudian dilakukan oleh para ahli untuk menentukan pimpinan kelompok dan menjadi penanganan utama. "Kemudian kita deteksi mana individu paus yang bisa dilepasliarkan, mana yang butuh untuk direhabilitasi untuk penanganan medis," tuturnya.
Penanganan paus terdampar yang mati dengan dikubur, sudah tepat karena jika bangkai dibiarkan dan membusuk keluarkan bakteri dan parasit justru lebih membahayakan. Namun untuk menguburkan tidak mudah karena beratnya per ekor sampai 2 ton.
Generasi milenial
Untuk mencegah kejadian serupa, memerlukan partisipasi semua pihak terutama generasi milenial yang sanggup mencerna dengan baik informasi yang sahih dan menyebarluaskannya kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kesadar lingkungan pesisir.
Upaya ini harus cepat dan tanggap dilakukan segera oleh semua pihak karena meskipun paus pilot belum termasuk terancam punah, tetapi dengan peristiwa terdampar yang cukup sering, pada akhirnya akan mengurangi populasi jenis paus ini.
Diakui Nani, Paus Pilot sempat mengalami status konservasi menjadi least concern yaitu tidak dianggap butuh intervensi langkah konservasi khusus, karena mampu beruaya dalam kelompok besar dan informasi populasinya belum diketahui lengkap untuk wilayah yang sudah diketahui sebarannya.
"Tetapi jika mengkaji kembali dari jumlah terdampar, risiko terdampar dari populasi Paus Pilot ini dan dikroscek dengan perairan mana yang berisiko terdampar. Bisa jadi status itu berubah karena ancaman terhadap kepunahan tidak hanya terkait predasi tetapi juga faktor aktivitas perikanan berlebih (menjadi by catch dari beberapa jenis alat tangkap tertentu)," jelasnya.
Untuk diketahui, Paus Pilot terdiri dari dua jenis yakni Paus Pilot Sirip Pendek dan Paus Pilot Sirip Panjang. Dilihat dari sebarannya, Paus Pilot Sirip Panjang ada yang berasosiasi dengan perairan Kutub Utara maupun Selatan. Sedangkan sebaran Paus Pilot Sirip Pendek, ada di wilayah tropis Utara dan Selatan sampai ke batas Subtropis.
Dilihat dari sebaran geografis, berkelompok dan ukuran tubuh yang besar, maka paling tidak bisa disimpulkan Paus Pilot ini memiliki daya ruaya tinggi dan biasa melintasi perairan dari satu samudera ke samudera lain. (H-2)
Pada 23-25 April 2024, berlangsung pertemuan teknis ketiga mengenai pengaturan pelaksana wilayah tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan LK Republik Indonesia-Vietnam, di Ha Noi, Vietnam.
Ia mengatakan menjaga mangrove ini sangat penting untuk satu wilayah untuk mencegah ambrasi.
Program berSEAnergi untuk Laut yang menjadi inspirasi masa depan kelautan Indonesia serta pemaparan kontribusi PIS dalam penurunan emisi karbon.
Regulasi ini mengatur segala aktivitas di laut secara menetap yang wajib dilengkapi dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.
Populasi hiu tikus telah mengalami penurunan sebesar 80% dan hal ini disebabkan karena adanya praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
PAKAR psikologi forensik Reza Indragiri menyebut kasus bunuh diri dikalangan personel kepolisian memiliki tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat sipil.
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
Masyarakat diberikan hak untuk mengelola kawasan hutan sebagaimana perizinan yang diberikan kepada swasta.
KOALISI Masyarakat Sipil merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait multifungsi TNI. Mewakili koalisi, Gufron Mabruri menyayangkan komentar tersebut.
Muhammad Farhan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, meyakini bahwa keterlibatan publik akan meningkatkan kecukupan beleid Revisi UU Penyiaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved