Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KABAR palsu atau hoaks terkait covid-19 semakin meluas di tengah masyarakat dengan berbagai pengemasan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat pada 23 Januari 2020–1 Februari 2021 terdapat 1.402 hoaks terkait covid-19.
Dari jumlah tersebut, 97 di antaranya merupakan hoaks terkait vaksinasi covid-19. Kominfo pun melakukan inisiatif untuk melawan konten hoaks dari hulu hingga hilir
"Di hulu kita memperkuat kapasitas masyarakat melalui program literasi digital atau disebut siberkreasi. Tujuannya, membekali masyarakat dengan keterampilan untuk memilih konten yang benar,” jelas Koordinator Pengendalian Internet Ditjen APTIKA Kominfo Anthonius Malau dalam keterangan pers virtual, Selasa (2/2).
Baca juga: 3M, Hal Sederhana yang Masih Sulit Diterapkan Masyarakat
Lebih lanjut, Anthonius menyebut di tengah hulu dan hilir, pihaknya menggencarkan upaya pendekatan terhadap platform media sosial. Dalam hal ini, untuk menurunkan (take down) konten hoaks tersebut.
"Kita juga di hilir melakukan langkah terakhir. Karena di sini ada yang sampai berujung ke penegakan hukum,” imbuhnya.
Dari keseluruhan temuan hoaks terkait covid-19, 104 di antaraya sudah diproses hukum. Kominfo juga melakukan patroli siber yang bekerja 24 jam dalam seminggu.
Terdapat 100 orang petugas yang menerima aduan masyarakat. Serta, bekerja sama dengan 28 kementerian atau lembaga (K/L) yang bermitra dengan Kominfo. Selain itu, Kominfo juga menggandeng media massa untuk mengecek fakta.
Baca juga: Peran Aktif Para Dokter Bantu Cegah Penyebaran Hoaks Covid-19
“Pada umumnya, media massa memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena memiliki proses yang berujung pada kebenaran. Kami melakukan pendekatan, cek fakta dan memberikan literasi digital kepada masyarakat,” papar Anthonius.
Dia berharap masyarkat lebih waspada terhadap berita provokatif. Pun, tidak mudah percaya dengan hoaks. Dia juga mengimbau masyarakat agar memeriksa dua hal. Pertama terkait kevalidan sumber berita, lalu yang kedua ialah cek keaslian fakta dan foto.
“Mari kita menjadi polisi hoaks di grup WA atau grup Telegram. Ketika ada suatu konten yang meragukan, jangan langsung percaya. Laporkan konten tersebut kepada Kominfo,” tutupnya.(OL-11)
Menkominfo menjelaskan pihaknya juga tengah melakukan proses pendeteksian para bandar judi online di Tanah Air.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Ribuan anak terjebak transaksi judol yang kemungkinan besar berasal dari situs judol yang sengaja berkamuflase menjadi game online yang dimainkan oleh anak-anak.
Pemerintah lakukan monitoring isu media sosial untuk susun strategi komunikasi publik
Indonesia masih kekurangan tenaga kerja digital sebanyak 600 ribu orang setiap tahun hingga tahun 2030.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel mengungkapkan 316 desa di Kalimantan Selatan masih blank spot dan ditargetkan 2026 masalah ini dapat diselesaikan.
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved