Pesan Penting Ma'ruf Amin untuk MUI

Pengukuhan dan Taaruf Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) Periode 2020-2025 dilaksanakan hari ini, Kamis (24/12). Agenda pengukuhan ini dilakukan melalui offline bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, juga siaran online melalui Zoom dan streaming Youtube.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof Dr KH Maruf Amin dalam sambutannya menjelaskan hal penting yang menjadi tugas terbesar MUI ke depan. Ia berpesan agar seluruh pengurus MUI tetap memegang teguh hal-hal yang menjadi visi misi MUI dan terus bekerja sama dalam kekompakan meski terdiri berbagai latar belakang ormas Islam yang berbeda.

"Walaupun kebenaran MUI terdiri dari berbagai ormas Islam yang berbeda latar belakang, pengurus MUI harus memiliki kekompakan dalam setiap langkah yang diambil,” tegas Maruf Amin yang juga menjabat sebagai wakil presiden RI.

Ia berkaca pada keputusan-keputusan atau fatwa-fatwa yang selama ini telah ditetapkan oleh MUI selalu bulat. Ini mencerminkan bahwa pengurus MUI harus selalu memiliki kesamaan cara pandang atau berpikir yang sesuai dengan landasan berpikir MUI, tanpa ada perbedaan pendapat yang bersifat strategis.

"Sesuai dengan prinsip yang kita anut, perbedaan itu harus ditoleransi tetapi dalam hal-hal yang bersifat furuiyyah. Dalam hal-hal yang bersifat pokok dan strategis harus satu pandangan. Oleh karena itu tidak boleh ada keegoisan kelompok atau inhiraf tidak boleh ditoleransi atau bahkan diamputasi," jelasnya.

Ia juga menyampaikan fungsi terbesar MUI menurutnya adalah kalimatun sawa' yakni mampu menjadi titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, lalu mempersatukannya dalam mozaik kebersamaan sehingga bisa menjadi kekuatan untuk mewujudkan tanggung jawab MUI dalam melakukan khidmah. Maka dari itu dalam perannya sebagai shadiqul ummah, MUI harus melayani umat dan memenuhi harapan serta aspirasi masyarakat.

Dalam perannya sebagai shadiqul hukumah, MUI harus mampu bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. "Bermitra dengan pemerintah merupakan suatu keniscayaan, karena kebanyakan yang telah dilakukan MUI adalah bagian dari pelaksanaan undang-undang seperti jaminan produk halal, ekonomi syariah, dan sebagainya," tukas Maruf Amin. (OL-14)