Ketua MPR : Jangan Beri Ruang Spekulasi Jual-Beli Vaksin Korona

KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin korona jalur mandiri.

Agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan, kata Bamsoet, Satgas Covid-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan intensitas sosialisasi  informasi tentang rencana ketersediaan vaksin, jadwal vaksinasi, harga vaksin dan tata cara pembelian vaksin korona jalur mandiri.

"Inisiatif pihak tertentu yang mulai membuka pemesanan atau preorder vaksin jalur mandiri pada saat sekarang ini jelas terlalu terburu-buru. Pertama, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Selain itu, harga vaksin juga belum ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual-belinya juga masih dalam tahap rencana. Karena segala sesuatu tentang vaksin dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi guna menghindari kerugian masyarakat,’’ tegas Bamsoet melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (14/12).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, induk holding BUMN Farmasi PT Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau preorder. Tetapi, hingga saat ini, Bio Farma belum melayani preorder vaksin korona jalur mandiri untuk keperluan apapun. Termasuk keperluan fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan.

"Jumlah produk jadi vaksin korona yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Rencananya, akan ada bahan baku vaksin korona untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021. Tetapi, prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah," kata Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Sebelum digunakan nantinya, vaksin korona harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use of authorization (EUA) dari Badan POM.  

"Untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada. Karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. Termasuk informasi dari Satgas Covid-19 maupun dari Bio Farma sendiri,’’ pungkas Bamsoet. (H-2)