Percepat Penurunan Stunting, Perlu Kolaborasi Multisektoral

UNTUK mewujudkan target penurunan angka stunting sebesar 14% seperti yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dibutuhkan kolaborasi multi sektoral yang melibatkan berbagai pihak.

“Peran kemitraan, kolaborasi multi sektoral dengan pola pentahelix sangat diperlukan, yaitu melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, LSM, NGO, akademisi, dan media. Diharapkan terjadi konvergensi baik kebijakan maupun program intervensi yang sejalan dengan strategi nasional untuk percepatan pencegahan stunting, baik di pusat dan di daerah,” kata Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam diskusi Kemitraan Multisektoral untuk Penurunan Stunting di Indonesia, Rabu (21/10).

Lebih lanjut dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memberikan empat arahan terkait penurunan angka stunting dalam rapat terbatas yang digelar beberapa waktu lalu. Pertama, program penurunan stunting difokuskan pada 10 provinsi yang memiliki angka stunting tinggi yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Kemudian, akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu harus dipastikan tetap berlanjut, meski di tengah pandemi. Aspek promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu hamil dan keluarga harus terus digencarkan, sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.

“Mari bersama-sama menginspirasi dan mendorong untuk berpartisipasi aktif serta berkontibusi, baik pemerintah pusat, daerah, mitra potensial maupun seluruh elemen masyarakat dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia,” tuturnya.

Baca juga : Progres Jakarta International Stadium Capai 31,89%

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Promosi Kesehatan Kemenkes Riskiyana Putra menambahkan, stunting bukan proses yang tiba-tiba, melainkan membutuhkan waktu selama bertahun-tahun sebelum muncul. Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi, sehingga penanganannya juga perlu dilakukan secara multisektor.

“Kami melihatnya ada beberapa hal, pertama adalah praktik pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan termasuk, kurangnya akses ke makanan yang bergizi seimbang dan yang keempat adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Ini merupakan dimensi-dimensi yang dihadapi sehingga kita perlu pendekatan yang bersifat multisektor,” tuturnya.

Riskiyana menjelaskan, menyelesaikan masalah multidimensi bertujuan untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah, meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting, memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan dari pusat sampai ke tingkat desa yang menyentuh pada sasaran, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan, meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian makanan dan layanan yang bermutu, serta meningkatkan akuntabilitas dan percepatan dari pembelajaran. Dan memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 1.300 suku bangsa merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia, oleh sebab itu, semua pihak perlu terlibat dalam upaya ini, termasuk masyarakat.

“Kalau kita bicara masalah stunting, bukan hanya bicara melawan stunting tapi kita bicara bagaimana melawan masa depan yang buruk. Kita akan kehilangan generasi emas apabila kita salah mengambil intervensi dan bonus demografi tidak dapat kita raih. Oleh sebab, itu banyak stakeholder yang harus kita ajak bersama, bukan hanya institusi pemerintah tapi juga yang lain supaya kita melakukan perbaikan ke arah yang sama,” pungkasnya. (OL-2)