Temuan KPAI: Prostitusi Anak Meningkat selama Pandemi

Masalah prostitusi melibatkan anak terus bergulir dan menjadi keprihatinan. Dalam data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 31 Agustus, anak korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi berjumlah 88 kasus dengan didominasi oleh anak korban eksploitasi pekerja anak sebanyak 18 kasus dan anak korban prostitusi 13 kasus, dan selebihnya anak korban perdagangan. Selain itu dalam angka itu ditemukan pula anak korban adopsi illegal, anak korban Eksploitasi seks komersial anak dan anak (pelaku) rekruitmen ESKA dan Prostitusi.

Komisioner KPAI Bidang Trafficking dan Eksploitasi Ai Maryati Solihah mengatakan secara khusus, KPAI memantau sejak bulan Juli sampai September tahun ini pada 9 kasus di berbagai kota/kabupaten (Ambon, Paser, Madiun, Pontianak, Bangka Selatan, Pematang Siantar, Padang, Tulang Bawang Lampung dan Batam Kepri) dengan jumlah 52 korban, serta terdapat pula belasan pelaku rekruitmen dan saksi anak di bawah umur.

"Padahal sejalan dengan masa pandemi anak harus sepenuhnya berada di rumah bersama orang tua dan mematuhi protokol kesehatan, anak terpenuhi hak pendidikan dan pengasuhannya," kata Maryati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/10).

Temuan KPAI dalam pemantauan tersebut antara lain jumlah korban prostitusi yang melibatkan anak rata-rata lebih dari satu orang pada setiap kasusnya, dengan tren anak perempuan usia paling rendah 12 tahun sampai dengan 18 tahun.

Pada hampir semua peristiwa melibatkan mucikari/penghubung dengan ragam subjek pelaku, misalnya bertindak sebagai Bos dan jaringannya yang menjalankan peran masing-masing, sehingga menjadi sebuah sindikat.

"Selain itu pola 'teman menjual teman' dalam lingkungan sebaya juga sangat menonjol dan trend saat ini mucikari merangkap sebagai pacar, hingga terlibat hidup bersama (kumpul kebo) agar mudah memperdaya korban. Serta mucikari yang mencabuli terlebih dahulu para korban sebelum dijual, sehingga anak terus dimanfaatkan dan mendapatkan kekerasan," jelasnya.

Dengan demikian mucikari menjadi mata rantai perdagangan manusia yang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan megeksploitasi anak secara seksual dalam prostitusi.

Maryati lebih lanjut menjelaskan dari 9 kasus di atas mayoritas merupakan kasus prostitusi online yang memanfaatkan kemudahan transaksi elektronik dalam menjalankan aksinya. Mereka menggunakan beragam media sosial seperti Facebook, Mechat, Wechat dan WhatsApp yang kemudian dihubungkan kepada pelanggan.

"Latar belakang anak masuk dan terlibat dalam prostitusi beragam, namun didominasi oleh pemanfaatan anak dalam situasi rentan, misalnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, direkrut kemudian ditampung untuk dipekerjakan, padahal dilibatkan prostitusi. Kemudian pola dipacari dahulu sehingga mengikuti perintah pacar untuk melayani laki-laki hidung belang," ungkapnya.

Korban saat ini sudah berada dalam perlindungan layanan pemerintah daerah setempat, baik P2TP2A, serta panti sosial yang menangani perempuan dan anak untuk dilakukan pemulihan dan penanganan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak, terutama kesehatan fisik dan psikologis.

Saat ini proses hukum anak sedang berjalan dan hampir seluruhnya menggunakan UU No 35/20014 tentang Perlindungan Anak pasal 76D dan pasal 81 yang pidanannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun plus denda.

"Namun, demikian KPAI melihat kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam kasus-kasus ini sangat kental, sehingga KPAI menghimbau pada aparat baik Kepolisian dan Kejaksaan untuk senantiasa mencermati adanya cara proses dan tujuan anak diekploitasi secara seksual yang ditunjukkan oleh UU No 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi bagian penting penegakkan hukum serta pemenuhan Hak Restitusi," tandasnya.

KPAI menyerukan kepada keluarga untuk selalu mengawasi, membimbing dan mengasuh anak-anak dalam situasi dan kondisi yang saat ini dihadapi untuk menekan dan menghindari pola-pola baru jenis TPPO dan kejahatan seksual pada anak. Situasi pandemi dan kelekatan anak dengan dunia digital membutuhkan edukasi dan parental skill dalam berinternet secara sehat di dalam rumah.

KPAI merekomendasikan kepada KPPPA untuk melakukan langkah-langkah koordinatif terukur dalam respon kasus prostitusi anak sehingga penanganan antar pemangku kepentingan segera dilakukan di berbagai daerah di atas.

KPAI mengajak untuk awas dan waspada pada ledakan pekerja anak di era pandemi ini agar jaminan hak pendidikan anak-anak harus benar-benar dipenuhi, serta penguatan skill dan penempatan lapangan kerja baru harus menjadi pintu masuk agar dapat menekan anak dan remaja agar tidak terlibat dalam pekerjaan terburuk anak .

"KPAI mendesak adanya sinergi antar K/L dalam merealisasikan Indonesia bebas pekerja anak sebagaimana tertuang dalam Road Map Bebas Pekerja Anak Tahun 2022, bahwa Kemenaker, KPPPA, Kemensos dan pemerintah daerah kota/kabupaten mengintegrasikan kebijakan untuk upaya menghapus pekerja anak," imbuhnya. (H-3)