Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
REALISASI anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) menempati urutan tertinggi dari semua kementerian/lembaga (K/L). Tingginya realisasi penyerapan anggaran tersebut karena percepatan dan terobosan yang dilakukan Kemensos mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Kami melakukan percepatan untuk semua jenis belanja, baik untuk bansos, modal, maupun barang. Percepatan tersebut telah menggerakkan perekonomian masyarakat sesuai dengan arahan dari Presiden,” jelas Menteri Sosial Juliari P Batubara, seperti dikutip dari keterangan resmi, kemarin.
Selain itu, lanjutnya, tingginya realisasi penyerapan anggaran Kemensos juga tidak lepas dari sense of crisis yang terlihat dari berbagai terobosan, baik di internal maupun mitra kerja.
Mensos mengatakan dari pagu anggaran Rp104,453 triliun, sebanyak Rp65,026 triliun atau 62,25% sudah direalisasikan.
“Kami instruksikan PT Pos Indonesia untuk menambah durasi layanan dari pagi hingga malam, menggerakkan semua sumber daya, selain menambah loket-loket serta titik lokasi penyaluran di komunitas, seperti kantor desa dan kelurahan, sekolah, serta pos RW,” tambah Juliari.
Kemudian, ditambah pula penyedia sarana transportasi dan vendor, serta mengurangi item bansos dengan nilai sama.
Lebih lanjut, Juliari memaparkan hasil peninjauan langsung saat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Desa Katapang Pasung dan Desa Sekarwangi, Kabupaten Bandung, pada Sabtu (4/7). Kemudian, mengecek penyaluran BST di Kantor Pos Kota Bandung.
Total penerima BST di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.150.254 KK dengan nilai total Rp2.070.457.200.000.
Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, mengatakan penyerapan program pemulihan ekonomi sektor koperasi dan UKM harus berjalan lancar. Program itu adalah relaksasi pembiayaan, penghapusan pajak bagi UMKM, serta dana untuk membantu modal kerja UMKM.
“Salah satunya dengan memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada Ko perasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Malwa Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya berharap BMT BUS bisa naik kelas menjadi lembaga koperasi yang besar,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Pihaknya pun berharap BMT BUS bisa mengembangkan UMKM di sektor pertani- an dan kelautan. Menurutnya, pertanian dan kelautan masih dikuasai 96% UMKM sehingga dinilai memiliki potensi besar untuk digarap secara maksimal. (Ifa/Hld/X-7)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Anggaran makan bergizi gratis yang merupakan program gagasan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sempat ramai diperbincangkan
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipangkas menjadi Rp7.500 per anak. Anggaran tersebut akan berbeda setiap daerah.
SAAT ini ramai diperbincangkan mengenai program makan siang gratis atau makan bergizi gratis dari presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved