Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agama (Menag) Fachrul Razi menyampaikan permintaan maaf kepada Komisi VIII DPR terkait pembatalan penyelenggaraan Haji 2020.
"Kami berharap kemurahan pimpinan hati seluruh anggota Komisi VIII DPR serta hubungan sudah terjalin dengan baik dapat terus kita bina dan tingkatkan," kata Fachrul dalam rapat kerja (raker) Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6).
Baca juga: Saudi belum Putuskan Pelaksanaan Haji
Dia mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sebab, pembatalan dilakukan secara sepihak.
Baca juga: Arab Saudi Pertimbangkan Tiadakan Ibadah Haji Tahun Ini
Fachrul memaklumi sikap Komisi VIII yang tersinggung dengan sikap Kemenag. Tapi, keputusan pembatalan haji harus segera ditetapkan karena Arab Saudi belum memberikan kepastian kepada Indonesia.
"Kami perlu segera memberikan kepastian kepada jemaah haji Sudah menunggu pengumuman," ujar dia.
Baca juga: Batal Berangkat Haji, Cara Tarik Setoran Dana Bipih
Sebelumnya, Komisi VIII protes dengan sikap Kemenag yang mengumumkan pembatalan penyelenggaraan Haji 2020 secara sepihak. Menag bahkan dianggap tidak memahami sistem ketatanegaraan.
"Apakah menteri ini tidak paham atau tidak menganggap DPR," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang kepada Medcom.id. (X-15)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
PELAYANAN haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi. Ini respons dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).
Kementerian Agama menyiapkan 3 opsi haji tahun ini.
Jemaah yang dilaporkan merupakan ekspatriat dari Indonesia berasal dari Kota Madinah, Riyadh, Yanbu, dan Jeddah.
Jumlah mereka kurang dari 1%, jika dibandingkan total 198.765 jemaah haji reguler yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M.
Arab Saudi memang membatasi jemaah haji 1441H hanya untuk warga negara dan ekspatriat yang ada di sana.
Keputusan Kerajaan Saudi Arabia adalah yang terbaik dan tercerdas di masa pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai ini.
Kementerian Haji dan Umrah mengatakan keputusan dibuat dengan berbagai pertimbagan terkait pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved