Mensos Pastikan tidak Ada Perubahan Skema Penyaluran Bansos

MENTERI Sosial Juliari P Batubara memastikan bantuan sosial (bansos) akan terus berlanjut atau tidak akan dihentikan meski sudah ada perubahan status dan masuk ke new normal. Pun demikian dengan skema atau mekanisme penyalurannya.

Hal itu ditegaskan Mensos saat meninjau penyaluran bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp600 ribu per orang/KK (kepala keluarga) di Kelurahan Cilendek Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (28/5).

"Tidak ada perubahan. Tidak ada penyetopan, bantuan jalan terus. Seperti ini (penyaluran di Kota Bogor) sudah new normal. Protokol kesehatan dijaga. Semua pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, sebelum masuk cek suhu, petugas sama. Yang penting tetap selama pandemi, protokol ini harga mati. Walaupun sudah ada pengurangan, pembatasan atau apapun namanya, selama masih pandemi, ya protokol kesehatan seperti ini tidak bisa ditawar lagi," jelasnya.

Baca juga: Pandemi Dinilai belum Capai Puncak

Didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Mensos juga memastikan proses penyaluran bansos bagi warga terdampak pandemi virus korona (covid-19) sesuai harapan.

Dia meminta seluruh pemerintah daerah tetap konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan covid-19, pada saat pendistribusian bantuan sosial.

"Kita tidak ingin, mentang-mentang ini kegiatan penyaluran bansos terlihat berkerumun. Kita lihat bersama, Pemkot Bogor sudah baik sekali lantaran bisa mengatur antrean warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial ini," katanya.

Saat ini, sedikitnya ada 575 warga terdampak covid-19 yang antre bergiliran di Kelurahan Cilendek Timur. Mereka semua, terdata di Kementerian Sosial sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Eni 54, warga Pabuaran, Cilendek Timur, terisak menangis saat menerima bansos uang tunai Rp600 ribu. Dia mengaku bersyukur, karena bisa menyambung hidup. Dia yang kesehariannya bekerja sebagai asisten rumah tangga, mengaku cukup kesulitan.

"Ini buat makan, karena uang hasil saya kerja hanya untuk bayar kontrakan,"katanya.

Di lokasi yang sama, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyebut, dari total kuota sebanyak 23 ribu warga penerima manfaat bantuan sosial, saat ini tinggal tersisa 10 ribu yang belum menerima bantuan.

Jumlah sisa tersebut, hingga saat ini, masih dalam tahapan penyortiran. Sebab, di lapangan banyak ditemukan penerima ganda atau dua orang penerima bantuan dalam satu keluarga.

"Dari total kuota 23 ribu KPM itu masih tersisa sekitar 10 ribu warga penerima manfaat bansos dari pemerintah yang belum tersalurkan. Banyak temuan di lapangan bahwa penerima manfaat dari bansos yang tidak tepat sasar. Oleh karena itu, kedepan kami akan terus melakukan filter penerima bantuan sosial agar tepat sasaran," pungkasnya. (OL-1)