Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) sedang fokus pada penyaluran bantuan sosial (bansos) Sembako untuk warga terdampak Covid-19 di DKI Jakarta.
Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan bahwa informasi terkait bansos senilai Rp600 ribu yang beredar di tengah masyarakat bukan Bansos Sembako yang kini sedang dalam proses penyaluran oleh Kemensos.
"Bantuan Sembako disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menahan keinginan masyarakat agar tidak mudik. Bantuan Sembako ini bukan bantuan bernilai Rp600 ribu sebagaimana informasi yang mungkin disalahpahami masyarakat," kata Mensos Juliari, dalam keterangan resmi, Kamis (16/4).
Menurut Mensos, hal ini perlu dijelaskan karena banyak beredar kesimpangsiuran di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mempertanyakan realisasi bansos senilai Rp600 ribu/bulan untuk warga terdampak Covid-19.
"Kemensos saat ini sedang fokus menyalurkan Bansos Sembako yang merupakan bansos baru. Selain itu, Kemensos juga sudah meningkatkan indeks bantuan dan memperluas jangkauan penerima bantuan pada bansos reguler, yakni PKH dan Program Sembako (dulu BPNT)," kata Mensos.
Mensos menjelaskan, bansos sembako berisi paket sembako dan makanan siap saji untuk pekerja informal di DKI Jakarta yang terdampak Covid-19. Penerima bansos sembako didasarkan atas data dari Pemprov DKI Jakarta yakni 3,7 juta jiwa. Sementara Kementerian Sosial menyalurkan bansos sembako untuk 2,6 juta jiwa, sementara 1,1 juta sudah ditanggulangi dari APBD DKI Jakarta.
“Untuk mendukung penyaluran bansos sembako, Kemensos mendirikan Posko Bansos di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Bansos Sembako didistribusikan sejak Selasa, 7 April 2020, sampai 19 April 2020, dengan volume sebesar 300.000 paket,” kata Mensos Juliari.
Baca juga: Jumlah Warga Ingin Mudik Tetap Tinggi
Dengan bansos sembako, diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pokok dan menahan keinginan masyarakat agar tidak mudik. Kemasan bansos sembako dari Kemensos, menggunakan kotak karton warna merah dengan slogan #KemensosHADIR.
"Bantuan yang kami kirimkan, ditandai dengan kemasan kotak warna merah. Dengan logo Kemensos dan tagline #KemensosHADIR. Pada tayangan video yang banyak beredar di sosial media, kemasannya berbeda. Jadi konfirm, itu bukan dari Kemensos," katanya.
Dalam mekanisme distribusinya, Kementerian Sosial tidak menyalurkan bantuan sosial sembako secara langsung.
Masyarakat yang ingin mendapatkan bansos sembako, bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui pemerintah daerah (pemda) setempat, yakni melalui dinas sosial atau suku dinas sosial.
Penerima Bansos sembako adalah keluarga Orang Dalam Pemantauan (OPD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pekerja sektor informal dan masyarakat rentan lainnya yang datanya dihimpun dan diusulkan oleh dinas sosial di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Selanjutnya, secara bertahap, bansos sembako didistribusikan oleh suku dinas sosial dan komunitas peduli kepada masyarakat melalui kecamatan dan kelurahan langsung ke tempat tinggal warga.
Selain bansos baru, Kemensos juga sudah meningkatkan indeks bantuan dan jangkauan penerima untuk bansos reguler, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako.
Untuk bansos PKH telah dilakukan perluasan kepesertaan menjadi 10 juta KPM, dan percepatan penyaluran dari semula 3 bulan menjadi perbulan.
Kemudian untuk Program Sembako, melakukan perluasan penerima dari 15,2 kpm menjadi 20 juta KPM, serta meningkatan indeks dari Rp150.000,-/bulan/KPM menjadi Rp200.000,-/bulan/KPM. (A-2)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved