Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH saat ini tengah menyiapkan insentif stimulus jilid II untuk memitigasi dampak lesunya ekonomi karena wabah virus korona atau Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah memang perlu memberikan insentif agar pertumbuhan ekonomi dalam negri tetap positif.
"Saya pikir segala sesuatu mesti dilakukan untuk kemudian supaya ekonomi kita tidak terganggu," tutur Sufmi saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/3).
Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak wabah korona adalah dengan memberikan setumpuk paket dan insentif yang bertujuan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan sektor pariwisata. Pemerintah pun menyiapkan anggaran Rp 10,3 triliun untuk seluruh insentif tersebut.
Dasco melanjutkan, khusus insentif di sektor pariwisata, pemerintah perlu membatasi warga negara tertentu yang berasal dari negara terdampak Corona masuk ke Indonesia. Hal tersebut dibutuhkan agar sebaran wabah korona di Indonesia tidak semakin meluas.
"Harus ada pembatasan juga ya. Jangan kataknalah ekonomi harus baik tapi kita berspekkulasi untuk keselamatan warga negara kita," ujarnya.
Selain insentif yang sudah disebutkan, pemerintah jgua memberikan insetif berupa tambahan manfaat kartu sembako, insentif bebas pajak hotel dan restoran serta kompensasinya ke pemerintah daerah (pemda), hingga tambahan subsidi bunga dan uang muka (DP) rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (Uta/OL-09)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved