Tata Kelola Pengarsipan BPJS Kesehatan Memuaskan

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meraihpredikat 'Memuaskan' dalam Anugerah Pengawasan Arsip Nasional Tahun 2019 untuk kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non-Struktural, dan Lembaga Penyiaran Publik. Anugerah itu diberikan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2019.

Sebanyak 23 kementerian dan 90 lembaga lain, termasuk BPJS Kesehatan, menerima penghargaan tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahyo Kumolo, menyerahkan penghargaan itu kepada Asisten Deputi Bidang Komunikasi Internal dan Administrasi Badan BPJS Kesehatan Dewi Kurniawijayati, di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (26/2).

"BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang memasuki tahun ke-7 dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terus mengembangkan inovasi terkait tata kelola kearsipan yang modern, transparan, dan mengedepankan kecepatan sistem realtime melalui Arsip Digital," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf dalam keterangan resminya, kemarin.

Implementasi arsip digital telah dilakukan sejak awal BPJS Kesehatan beroperasi. Selain dapat diakses pegawai melalui web service, juga sudah dikembangkan melalui aplikasi Android Playstore.

Dalam menjalankan pelayanan publik yang prima, kata Iqbal, sangat perlu dibarengi dengan pengelolaan arsip yang tertib sehingga dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Apalagi, pengelolaan kearsipan yang baik juga menjadi salah satu indikator kinerja bagi lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

"Di era keterbukaan informasi saat ini, perlu terus ditanamkan rasa kepedulian terhadap pengelolaan dokumen dan arsip yang baik. Hal itu juga harus dibarengi dengan inovasi dalam pelayanan informasi publik karena menjadi salah satu modal dasar kesuksesan organisasi," pungkasnya. (RO/H-2)