Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
LEMBAGA Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Timur (Jaktim) menggelar Forum Group Discusion (FGD) dan Silaturahmi Pengurus dengan mengusung tema 'Pemberdayaan SDM untuk Tranformasi Sosial Politik dan Ekonomi Nahdliyin' di Gedung Pimpinan Wilayah NU DKI Jakarta, Jumat (10/1).
Dalam FGD ini, Lakpesdam Jaktim mengingatkan pentingnya peran pemberdayaan sumber daya manusia bagi kalangan Nahdliyin agar bisa terus terlibat aktif menjaga persatuan dan nilai-nilai toleransi di tengah arus deras perubahan sosial dengan kompleksitas permasalahan yang muncul.
“Di tengah perubahan sosial yang begitu cepat, NU tetap berkomitmen dan terlibat aktif menjaga persatuan, kerukunan, dan nilai-nilai toleransi mengedepankan terjaganya harkat dan martabat bangsa,” kata Ketua Lakpesdam Pimpinan Cabang (PC) NU Jakarta Timur, Dr.Samsudin M.Pd saat menjadi pembicara FGD.
Menurut Samsudin, Lakpesdam harus bisa terus hadir di tengah masyarakat dengan melakukan pembenahan tata organisasi internal, sekaligus melaksanakan Program kegiatan yang menyentuh dan efektif sebagai manifestasi dari tranformasi kaum Nahdliyin.
"Lakpesdam merupakan perangkat PC NU Jakarta Timur yang berfungsi sebagai lembaga kajian isu-isu strategis dan pemberdayaan manusia untuk turut melakukan solusi terhadap masalah sosial masyarakat, khusus nya di Jakarta Timur," tutur Samsudin.
Masalah sosial masyarakat, kata Samsudin, menjadi perhatian dalam FGD ini karena sangat berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan bahkan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat.
"Sehingga memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya.Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah lain karena hubungannya yang erat dengan institusi dan norma," paparya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia DKI Jakarta, Drs. Ma’mun Al Ayyubi yang juga menjadi pembicara dalam FGD ini mengatakan, secara historis NU merupakan ormas Islam yang mengawal Kemerdekaan RI. "Sehingga warga NU memberikan tauladan mengisi pembangunan Indonesia dengan damai, dengan nilai NKRI dan jiwa Pancasila." (RO/OL-09)
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Pemuda Katolik menggarisbawahi tentang kesatuan NKRI
Siti Zuhro mengungkapkan Pemilihan Umum 2024 merupakan pemilu yang paling berbahaya dan berpotensi mengancam masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Operasi Mantab Brata 2024 menjadi kegiatan antisipasi Polri saat pengumuman hasil Pemilu 2024.
Asep berpesan agar WBP yang telah mengikrarkan diri untuk mengikuti seluruh program pembinaan dengan tekun, semangat, aktif dan produktif dalam program pembinaan kemandirian.
Limat narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba menyampaikan ikrar setia NKRI
Dalam program Blusukan Online Warung NKRI Digital akan ada pelatihan-pelatihan atau kursus keterampilan di beberapa bidang usaha.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
Mantan Sekretaris Jenderal PKB Muhammad Lukman Edy membeberkan masalah paling mendasar yang menyebabkan hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PKB memanas akhir-akhir ini.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
KETUA PBNU KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan PBNU akan mengikuti saja aturan main yang ditentukan oleh pemerintah, agar konsesi tambang yang diberikan kepada NU ini halal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved