Capaian Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim

SEJUMLAH capaian diraih oleh para negosiator Indonesia dalam United Nations Framework Climate Change Conference (UNFCCC) Konferensi Perubahan Iklim PBB (Conference of Parties/ COP) ke-25 yang diselenggarakan sejak 2 -15 Desember 2019 di Kota Madrid, Spanyol.

Menurut Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, sejumlah isu berhasil dimasukan antara lain isu Laut ke dalam melalui pengajuan proposal “Integrating Ocean-Climate Change Issues into the UNFCCC”.

"Isu laut menjadi salah satu yang berhasil diadopsi dalam keputusan bersama dengan Fiji, Panama, Kosta Rica, Seychelle, dan Chile," ujar Wamen LHK Alue Dohong melalui siaran pers KLHK di Jakarta, hari ini.

Terdapat dua orang negosiator Indonesia, yaitu Ratnasari Wargahadibrata dari Direktorat Jenderal  Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK dan Yuli Prasetya Nugroho dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) untuk menduduki posisi pada beberapa badan dibawah UNFCCC. Masing-masing di compliance comittee under Kyoto Protocol” dan “Alternate Member of the Local Communities and Indigenous People Platform (LCIPP)”.

Selain itu, Alue mengatakan Indonesia berhasil mendorong isu energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi mainstream dalam rangka perwujudan National Determination Contribution (NDC) Indonesia ke depan. Ia mengatakan bahwa Presiden telah meresmikan program bahan bakar campuran biodiesel dengan bahan bakar nabati yakni B30.

"Nanti sampai B50 bahkan B100" imbuh Wamen.

Selain keberhasilan yang dicapai dalam COP 25, Alue mengakui masih ada cacatan negosiasi yang belum dapat dituntaskan. Beberapa isu krusial masih belum dapat mencapai konsensus para negara pihak, diantaranya keputusan mengenai kerjasama internasional yang tertuang pada Pasal 6 Perjanjian Paris serta isu pendanaan baik di adaptasi perubahan iklim maupun pembiyaan jangka panjang.

Wamen menekan Indonesia sangat berkepentingan terhadap pengaturan Pasal 6 Perjanjian Paris mengingat saat ini Indonesia dalam proses membangun skema perdagangan karbon. Hasil perundingan pada isu tersebut, imbuhnya, akan mempengaruhi operasionalisasi perdagangan karbon baik di dalam maupun di luar negeri, baik melalui mekanisme pasar atau kerjasama lainnya.

"Kita tetap komitmen dengan rencana menurunkan emisi GRK sebesar 29% sebagaimana Ratifikasi Paris Agreement yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, sekaligus mulai mengembangkan pasar karbon domestik," tegas Wamen.(OL-11)