Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DINILAI berhasil mewujudkan kawasan sehat, sebanyak 6 gubernur, 177 bupati/wali kota, serta 3 motivator pembina provinsi menerima penghargaan Swasti Saba untuk Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dari pemerintah.
"Penghargaan Swasti Saba merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang sudah berdedikasi dalam menyelenggarakan KKS sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor/Menkes/PB/VIII/2005," ujar Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penghargaan tersebut di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Penyelenggaraan KKS, lanjut Menkes, merupakan salah satu wujud nyata upaya konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif untuk percepatan penurunan angka stunting. Hal itu karena di dalamnya terdapat indikator ketahanan pangan dan gizi serta penyediaan layanan dasar dan sanitasi serta pemenuh-an pelayanan kesehatan yang merata di masyarakat.
"Penyelenggaraan KKS merupakan kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat secara harmonis, integrasi antarsektor untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat dan produktif," tambah Terawan.
Di tempat yang sama, Mendagri Tito Karnavian meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang sehat, tetapi juga harus membuat peringkat bagi kabupaten/kota, dari yang sehat hingga tidak sehat. Hal itu dimaksudkan agar kabupaten/kota yang tidak sehat mendapatkan sanksi moral dan sosial.
"Kalau dibuat rangking, kota dibuat sendiri, kabupaten dibuat sendiri indeksnya, sehingga yang paling bawah nanti akan kena sanksi moral, sanksi sosial. Masyarakat akan menilai, wah di bawah kepemimpinan bupati atau wali kota ini ternyata kota kita yang paling enggak sehat, nanti sanksinya di sana," terang Menteri Tito.

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) berbincang perwakilan dari daerah peraih Anugerah Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Penerima penghargaan Swasti Saba 2019 antara lain Swasti Saba Padapa sebanyak 60 kabupaten/kota, Swasti Saba Wiwerda 29 kabupaten/kota, dan Swasti Saba Wistara 88 kabupaten/kota.
Selain itu, enam tim pembina provinsi terbaik antara lain Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jambi, dan Sumatra Barat.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Rahmad Mas'ud dan Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Andi Sri Juliarty menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan Balikpapan meraih Kota Sehat Swasti Saba. (Aiw/Nur/RD/X-7)
Jeni memang tercatat sebagai pemegang gelar Puteri Indonesia Riau 2024. Namun, posisi tersebut dinilai membawa tanggung jawab besar.
Studi Herbalife mengungkap 88 persen konsumen Indonesia rutin konsumsi suplemen, namun banyak yang belum memahami dosis aman dan risiko interaksi obat.
Kenali perbedaan bakteri, virus, jamur, dan protozoa serta cara efektif memutus rantai penyebaran kuman demi menjaga kesehatan tubuh.
Menjelang Hari Buruh, laporan Indonesia Health Insights Q2 2026 mengungkap telekonsultasi mampu tangani 95 persen kasus medis dan tekan biaya kesehatan hingga 15 persen.
Sering memangku laptop? Hati-hati, kebiasaan ini bisa memicu gangguan kulit, masalah kesuburan, hingga nyeri punggung. Simak penjelasan medis dan tips aman.
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan kembali menorehkan prestasi membanggakan ditingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Kota Unggul dalam Inovasi ibu dan anak.
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved