Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan 3.000 sertifikat hak atas tanah sebagai pengakuan atas tanah yang dimiliki kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Penyerahan digelar di Gedung Olahraga Pandawa.
Dalam penyerahan tersebut, Presiden mengungkapan, seluruh bidang tanah di Jawa Tengah kemungkinan besar dapat diterbitkan seluruh sertifikatnya pada medio 2024-2025 mendatang.
Sukoharjo, sebagaimana laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, juga diperkirakan akan dapat diterbitkan seluruhnya pada tahun depan.
"Insya Allah nanti 2024 (Jawa Tengah) rampung semua. Sukoharjo justru mendahului. Tahun depan selesai semuanya Sukoharjo. Yang janji bukan saya, (tapi) Pak Menteri BPN," ujar Presiden dalam pernyataan resmi, Jumat (6/9).
Di Indonesia sendiri, dari sekitar 126 juta sertifikat yang semestinya telah diberikan kepada rakyat. Namun, baru 46 juta yang mampu terpenuhi pada 2015. Karena itu, Jokowi menargetkan percepatan penerbitan sertifikat tersebut.
Baca juga : 5.200 Warga Terima SK Tanah dari Presiden
Apabila sebelumnya pemerintah hanya menerbitkan 500 hingga 600 ribu sertifikat per tahun, mulai 2017 jumlah tersebut berlipat sekian kali.
"Tahun 2017 saya minta 5 juta. Langsung sepuluh kali. Tak tunggu tahun 2017 (selesai), bisa 5,3 juta. Berarti kita bisa ini. Tahun berikutnya 7 juta, bisa lagi. Tahun ini 9 juta, Insya Allah juga bisa," tegasnya.
Atas capaian selama beberapa tahun terakhir tersebut, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan apresiasi bagi jajaran Badan Pertanahan Nasional di seluruh Indonesia.
"Terima kasih Pak Kanwil BPN, Kantor BPN di Kabupaten Sukoharjo, dan yang lainnya. Kerja pagi, siang, malam saya tahu. Tapi memang seperti itulah melayani masyarakat," ujarnya.
Dengan sertifikat tanah yang kini semakin banyak dipegang sendiri oleh masyarakat, Jokowi berharap kasus sengketa antarindividu atau antara individu dengan perusahaan maupun pemerintah tak terulang.
Baca juga : Pemerintah Serahkan 19 Ribu Hektar Tanah untuk Warga Pontianak
Apalagi dalam tiap kunjungannya ke daerah, diakui Presiden, keluhan soal sengketa tersebut selalu terdengar olehnya.
"Kenapa saya resah dengan sertifikat ini coba? Saya ke desa, ini di kuping saya pasti masuk ini konflik lahan, konflik tanah, sengketa lahan, sengketa tanah. Enggak ada habisnya," ucapnya.
Penyerahan sertifikat kali ini mencakup lahan seluas kurang lebih 2,4 juta meter persegi yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
Sertifikat terbanyak diterbitkan berada di Kecamatan Nguter dengan 600 sertifikat dan disusul oleh Kecamatan Tawangsari dan Kecamatan Bulu dengan masing-masing 448 dan 426 sertifikat. (OL-7)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved