Validasi Telat, RS Salahkan Dinkes

BATAS waktu penyampaian keberatan penurunan kelas 615 rumah sakit (RS) yang menjadi mitra Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berakhir, kemarin. “Semua data masuk akan direkap dan ditelaah,” kata Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, Youth Savitri, saat dihubungi kemarin.

Setelah batas waktu sanggahan selesai, Kemenkes akan bersama-sama RS yang mengajukan keberatan untuk melakukan pengecekan data. Apabila telah sesuai, data itu akan disampaikan pada dinas kesehatan terkait untuk direkomendasikan penyesuai-an kelas dalam kontrak BPJS Kesehatan yang baru.

Sejumlah RS yang terdampak penurunan kelas itu berharap Kemenkes me-review kembali putusan itu. “Kami keberatan dan meminta Kemenkes meninjau kembali hasil keputusan tersebut,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur, Paulus Igo Geroda, yang bertanggung jawab atas pengelolaan RS Umum Daerah (RSUD) dr Hendrikus Fernandez-Larantuka di Nusa Tenggara Timur.

Di NTT, terdapat 12 RS yang dinyatakan turun kelas. Seba-gian besar turun kelas dari tipe C ke tipe D. RSUD dr Hendrikus Fernandez-Larantuka termasuk salah satu RS yang turun kelas dari tipe C ke tipe D. Menurut Paulus, keputusan status turun kelas tersebut masih mengacu pada dokumen RSUD lama pada 2017.

“Tidak sesuai dengan kondisi riil RSUD saat ini. Hingga kini, kami masih menunggu jawaban yang akan disampaikan dalam keputusan secara nasional pada 28 Agustus mendatang,” cetusnya.

Keterlambatan validasi data juga menjadi alasan sejumlah direksi RS di Sulawesi Utara dan Papua yang terkena penu-runan kelas.  Direktur RSUD Wamena dr Felly Sahureka menuding Dinas Kesehatan Jayawijaya yang lamban bahkan terkesan malas untuk melakukan validasi data tersebut. “Data kami sudah update, tapi tidak divalidasi oleh kepala dinas kesehatan,” ungkapnya.

RSUD Dr (HC) Ir Soekarno di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) juga mengalami penurunan kelas dari tipe B ke C. RS itu turut menyampaikan sanggahan kepada Kemenkes.

Dengan sanggahan itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulyono Susanto mengaku optimistis status RSUD dapat tetap di kelas tipe B.

“Sebagai rumah sakit rujuk-an dengan tipe tertinggi di Bangka Belitung, kami berha-rap RS dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harap Mulyono.

Jadi perdebatan

Direktur Rumah Sakit EMC Tangerang Felix Kasim mengatakan di Tangerang, Provinsi Banten, ada sekitar 11 RS yang turun kelas. Penurunan kelas ini masih menjadi perdebatan karena hal tersebut kewenangan dari Kemenkes. “Akan tetapi, ada juga UU lain yakni UU Otonomi Daerah yang mengatur mengenai RS di daerah,” katanya.

Peninjauan ulang tipe kelas RS mitra BPJS Kesehatan meru-pakan hasil audit BPKP yang menemukan inefisiensi pembayaran klaim layanan di 92 RS sebesar Rp819 miliar. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf, mengatakan telah menindaklanjuti hasil audit BPKP dengan meminta ke-92 RS itu untuk mengembalikan selisih biaya klaim yang sudah dibayarkan.  

Sebagai RS di perbatasan, Direktur RSUD Nunukan Kalimantan Utara, dr Dulman MKes SpOG, mengaku harus mengembalikan dana sebesar Rp3 miliar ke BPJS Kesehatan setelah tipe kelasnya turun dari C ke D. (FB/FD/Ant/*/H-2)