Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI pertama di Arab Saudi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung menggelar rapat di Kantor Urusan Haji, Jeddah.
Rapat dihadiri Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Nizar, Konjen RI Jeddah, Moh Hery Sarifudin, beserta jajarannya, Sekretaris Ditjen PHU, Ramadan Harisman, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis, serta Staf Teknis Urusan Haji beserta jajarannya.
"Saya bersyukur progres penyediaan layanan jemaah haji di Saudi sudah hampir 100% selesai," jelas Menag di Jeddah, Senin (27/05).
"Saya minta persiapan layanan ini terus dikawal dan dimonitor sehingga pada saatnya bisa berjalan lancar," sambungnya.
Dalam kesempatan rapat tersebut, Menag secara khusus menyoroti dua hal pokok. Pertama, layanan yang setiap tahun diberikan kepada jemaah, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi dan kesehatan. Kedua, layanan yang baru pertama kali dilaksanakan tahun ini yang membutuhkan konsentrasi dan kesungguhan penanganan.
"Pengurusan bagasi dari bandara ke hotel jemaah perlu dipersiapkan dengan matang. Misalnya, apabila bagasi sampai duluan di hotel bagaimana? Atau jika bagasi tiba belakangan di hotel, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunggu. Hal ini harus disosialisasikan ke jemaah agar mereka tidak kecewa," papar Menag.
Hal lain yang dibahas dalam rapat terkait kategorisasi koper berdasarkan warna. Menag minta agar prosedur penanganannya disiapkan sejak awal, termasuk apabila ada bagasi jemaah yang di antara ke hotel lainnya.
Rapat juga membahas masalah penomoran tenda di Armina. Kalau selama ini dilakukan oleh Muassasah, tahun ini penomoran dan penempatan jemaah di tenda Arafah dilkukan oleh Kemenag.
"Perlu dibuatkan identitas tenda yang jelas, berdasarkan kloter, regu dan rombongan," pesan Menag.
Baca juga: Indonesia Juara MTQ Internasional di Turki
Pemberian layanan fast track juga perlu diantisipasi, terutama untuk jemaah haji gelombang kedua yang mendarat di Jeddah. Mereka perlu dikondisikan untuk berpakaian ihram sejak dari Tanah Air karena tidak cukup waktu bagi jemaah untuk berganti pakaian ihram di bandara seiring layanan imigrasi yang semakin cepat.
"Pemberian makanan siap saji pada 8 Dzulhijjah siang hari dan 9 Dzulhijjah malam hari juga harus dipastikan kemasan dan teknis penyajiannya," tutur Menag.
"Perlu antisipasi juga bila terjadi keterlambatan dalam distribusi makananan, langkah apa yang dilakukan," lanjutnya.
Menag juga minta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk mengantisipasi penumpukan jemaah di Terminal Syib Amir Makkah, jelang puncak haji.
Menurutnya, perlu diperbanyak petugas di terminal tersebut karena menjadi konsentrasi jemaah Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan jemaah yang ke Masjidil Haram melalui terminal Jiyad dan Bab Ali.
Tahun ini, Muassasah menjanjikan akan meminjamkan 100 motor di Mina. Menag minta penanganan distribusi motor ini diperjelas agar pemanfaatannya optimal.
Dari Jeddah, Menag malam ini bertolak ke Makkah. Besok, Menag akan meninjau kesiapan layanan akomodasi di Kota Kelahiran Nabi. Menag juga akan melakukan simulasi layanan bus salawat. (OL-1)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved