Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta ulama NU dapat memberikan pemahaman yang massif kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman Alquran yang baik dan benar secara kontekstual sehingga kitab suci umat Islam itu tidak 'sekadar' dihafal saja.
"Jadi, yang jauh lebih penting adalah pemahaman terhadap kandungan Alquran. Bagaimana menerjemahkan dan menafsirkan Alquran sehingga kita bisa menarik kesimpulan yang benar terkait ayat-ayatnya," kata Menag Lukman saat membuka Konferensi Alquran Pimpinan Pusat Jamiyyatul Qurra wal Huffazh Nahdlatul Ulama (JQHNU) di Jakarta, kemarin.
Kegiatan itu dihadiri Rais Majelis Ilmi PP JQHNU KH Ahsin Sakho Muhammad, Ketua PP JQHNU KH Saifullah Ma'shum, dan Ketua Lajnah Penashih Alquran Kementerian Agama Mukhlis Hanaf. Kegiatan yang diikuti para perwakilan JQHNU wilayah se-Indonesia itu mengangkat tema Strategi baru dakwah dan pengajaran Alquran di era milenial.
Lukman mengaku prihatin dengan pemahaman terhadap kandungan Alquran yang masih dangkal di sebagian masyarakat. Menurutnya, ada fenomena jalan pintas memahami Alquran yang tidak dilandasi penguasaan yang baik. Ayat-ayat Alquran dipahami secara sepintas, digunakan untuk politisasi agama, akibatnya terjadi destruksi.
Lukman pun meminta para ulama NU yang tergabung di JQHNU mampu mengaktualisasikan Alquran yang sejalan dengan kondisi kekinian.
Ketua Pengurus Pusat JQHNU, KH Syaifullah Maksum, menambahkan konferensi Alquran itu digelar dengan dilandasi keprihatinan atas adanya pemahaman Alquran yang bersifat ideologis, cenderung dimaknai secara sepihak, sehingga memunculkan paham intoleran dan menjurus radikal.
Rais Majelis Ilmi PP JQHNU KH Ahsin Sakho Muhammad berharap upaya Kemenag dalam memoderasi agama dapat terus disosialisasikan untuk mengembalikan Islam sebagai agama pertengahan, agama yang toleran, dan rahmat bagi seluruh semesta alam. (Bay/H-2)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved