PKH Tetap Jadi Program Prioritas

PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) dipastikan akan tetap menjadi program prioritas pemerintah meski Presiden Joko Widodo akan melasanakan program tiga kartu sakti, yaitu kartu Indonesia pintar (KIP)-kuliah, kartu sembako murah, dan kartu prakerja.

"Saya pastikan bantuan sosial PKH tidak ada perubahan. Tidak ada pengurangan maupun pelemahan. Kartu sembako berbeda dengan PKH," tegas Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasamita di Jakarta, kemarin.

Terkait dengan anggaran, lanjut Mensos, untuk tahun depan besarannya masih dibahas Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemensos. Soal jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, menurut Mensos, belum ada rencana penambahan dari 10 juta KPM.

Menurutnya, bukan hal yang mudah menaikkan jumlah KPM sebab sudah tidak banyak masyarakat yang teridentifikasi berhak mendapatkan bantuan sosial PKH.

"Jangan lupa, PKH ada persyaratannya. Jika pemerintah akan memperbanyak KPM, kita harus lihat data, terlalu banyak lagi jumlah masyarakat yang sesuai dengan persyarat-an," terang Mensos.

Mensos menambahkan, hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menunjukkan dalam bebe-rapa tahun terakhir, angka kemiskinan terus menurun bahkan mencapai single digit pada 2018, yakni 9,82% pada Maret dan 9,66% pada September 2018.

Berdasarkan hasil perhitung-an, PKH dan KIP merupakan program yang paling efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan.

Oleh karena itu, untuk mempercepat penurunan angka kemis-kinan, kata Mensos, pemerintah telah menambah anggaran PKH tahun ini menjadi Rp34,4 triliun dan mengubah skema pemberian dana kepada KPM menjadi nonflat atau menyesuaikan dengan beban KPM. (Ant/H-2)