Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 370 peserta pendamping baru Program Keluarga Harapan (PKH) mengikuti Bimbingan Pemantapan (Bimtap) Sumber Daya Manusia (SDM) PKH 2019.
Para peserta berasal dari berbagai daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.
Hadir dalam pembukaan kegiatan itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat.
"Bimtap ini merupakan satu upaya untuk memastikan SDM yang sudah terseleksi betul-betul siap mengemban tugas dan amanah dari pemerintah atas tugas pendampingan program prioritas nasional,” ujar Harry, dalam keterangannya, Selasa (2/4).
Menurut Harry, PKH menjadi salah satu program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan.
Selain itu, PKH juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu, dan telah terbukti menjadi program bantuan sosial (bansos) yang mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya.
Baca juga: KPAI Minta Gim Daring Negatif Diwaspadai
"PKH juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam keluarga," kata Harry.
Ia menambahkan, PKH menjadi episentrum atau wadah bagi program lain pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan lainnya.
Adapun tugas para pendamping sehari-hari di antaranya ialah memotivasi, melakukan dialog, mencari alternatif pemecahan masalah, dan memastikan bantuan tepat sasaran yang juga sekaligus sebagai ibadah.
“Ini lah yang membedakan tugas saudara” terang Harry kepada ratusan pendamping baru PKH.
Tugas yang dikerjakan itu, lanjut Dirjen, merupakan kepanjangan atau perwakilan negara secara konstitusional untuk memenuhi hak dasar dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
“Ini yang harus menjadi amanah bagi saudara” papar Harry. (OL-9)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved