Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menerima kunjungan 39 finalis Puteri Indonesia 2019 dari seluruh provinsi di Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Jokowi memberikan pengarahan terkait dengan generasi milenial.
Pemenang Puteri Indonesia 2019 Frederika Alexis Cull menjelaskan Jokowi mewacanakan untuk menunjuk menteri dari kalangan muda.
"Karena Jokowi itu sangat meng-anggap milenial punya kesempatan dan kelebihan sendiri," ucapnya.
Menurut Frederika, kalangan anak muda memiliki penguasaaan lebih, khususnya di bidang teknologi sebagai poin penting untuk berinovasi. "Mereka yang tahu cara menggunakan media sosial yang baik karena teknologi zaman sekarang sangat penting."
Dalam pertemuan dengan Presiden, para finalis Puteri Indonesia juga turut memaparkan advokasi yang mereka bawa. Frederika, misalnya, mengaku memiliki advokasi kegiatan sosial bernama Sekolah Bisa yang difokuskan pada anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran dan tak bisa mendapatkan akses pelayanan dari pemerintah.
Program tersebut juga sudah memiliki sebuah sekolah di Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, bagi anak-anak kurang mampu seperti pemulung dan anak jalanan.
"Ternyata 30% penduduk Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Mereka akhirnya tidak tercatat sebagai WNI dan tidak memiliki akses kepada pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah," jelas Frederika.
Dalam pertemuan dengan Jokowi, para finalis Puteri Indonesia 2019 didampingi Ketua Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, dan juga Miss Universe 2018 Catriona Gray asal Filipina. Sebelumnya, Sabtu (9/3), Gray menggelar meet and greet di 100 Eatery and Bar, Century Park Hotel, Senayan, Jakarta.
Di hadapan Presiden, Putri mengatakan selama menjalani karantina para finalis juga diberi pembekalan politik dan antihoaks. Mereka pun diminta ikut menyebarkan semangat antigolput ke generasi milenial.
"Karena anak-anak ini generasi milenial, mereka kita tanamkan jangan sampai golput. Mereka harus menggunakan hak pilih sebagai warga negara," kata Putri. (Mal/X-8)
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai tudingan yang menyeret Jusuf Kalla dalam isu dugaan ijazah palsu Joko Widodo merupakan upaya framing.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved