SGN Rugi Rp680 Miliar, APTRI Sebut Ada Kesalahan Tata Kelola

Sorotan kembali mengarah ke industri gula nasional setelah muncul laporan kerugian BUMN PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co yang mencapai Rp680 miliar. Kerugian tersebut dinilai tidak semata-mata persoalan teknis, melainkan mencerminkan persoalan mendasar dalam tata kelola industri gula dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menilai pemerintah perlu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kinerja PT SGN. Menurutnya, kegagalan mewujudkan swasembada gula selama ini tidak lepas dari kebijakan yang dinilai kurang tepat dan tidak mencerminkan kondisi riil di tingkat petani.

Menanggapi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Pertanian dan Komisi VI DPR RI terkait kerugian SGN, Soemitro mengingatkan perusahaan milik negara tersebut membawa amanah publik. Nilai kerugian yang besar, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Baca juga : Asosiasi Petani Tebu Tolak Usulan Impor Gula Rafinasi hanya Lewat BUMN

"SGN itu kan milik rakyat. Kenapa bisa rugi sebanyak itu? Apakah di setiap periode atau interval waktu tidak diadakan evaluasi?" ujar Soemitro dikutip pada Selasa (14/4). 

Ia juga menolak anggapan, kerugian tersebut dipicu oleh impor gula. Menurutnya, persoalan utama justru terletak pada kurangnya kreativitas manajemen dalam menghadapi tantangan industri, termasuk kualitas bahan baku yang rendah.

"Taruhlah sekarang misalnya PT SGN (Sinergi Gula Nusantara) rugi Rp 680 miliar. Kenapa? Karena gula impor? Ya enggak lah. Ya karena nggak bisa, manajemennya nggak bisa kerja," tukas Soemitro.

Baca juga : BPS: Produksi Gula Naik, Konsumsi Rumah Tangga Turun, tapi Impor masih Mendominasi

Ia menilai bahwa perbaikan di sisi manajemen, regulasi, serta kebijakan menjadi faktor kunci untuk mendorong peningkatan produksi gula nasional. "Yang harus dibenahi kebijakannya, dan regulasinya," sambung dia.

*Impor Bahan Baku Gula

Terkait wacana pemerintah yang akan memindahkan skema impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN, Soemitro mengaku belum sepenuhnya yakin kebijakan tersebut akan efektif.

“Siapapun bisa. Nah kalau impornya BUMN memang pabriknya mampu itu bikin gula super semuanya? Belum tentu. Nanti malah jadi broker aja. Dia broker, dia impor raw sugar habis itu dijual. Untungnya untuk  siapa? BUMN. Belum tentu kembali untuk petani,” jelasnya.

Ia menambahkan, kebocoran gula kristal rafinasi (GKR) seharusnya ditangani dengan memperketat pengawasan distribusi. Berdasarkan temuan Kementerian Perdagangan, persoalan ini justru terjadi di tingkat UMKM atau koperasi, dengan dua koperasi diduga terlibat penyimpangan distribusi pada 2025.

Selain itu, menurut Soemitro, kebijakan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi hal mendesak untuk dievaluasi. Ia menilai kebijakan tersebut tidak seimbang karena biaya produksi terus meningkat, sementara harga jual tidak menyesuaikan.

Kondisi di tingkat petani juga dinilai masih jauh dari ideal. Soemitro mengkritik kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dianggap kurang realistis, seperti rencana pembukaan lahan di Merauke maupun program bongkar ratoon yang dinilai tidak tepat waktu.

"Tahun lalu di bulan Agustus tiba-tiba dicanangkan bongkar ratoon 100 ribu hektare, itu enggak rasional. Sudah bulan Agustus, di mana cari lahannya?" tuturnya. 

Permasalahan lain muncul dari keterbatasan pupuk bersubsidi yang hanya dialokasikan maksimal dua hektare per keluarga, sehingga menyulitkan petani dengan lahan lebih luas. Di sisi lain, harga pupuk non-subsidi terus meningkat saat musim tanam. Akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dinilai belum fleksibel. Batas plafon Rp500 juta per orang dianggap belum cukup untuk mendukung ekspansi usaha petani.

"Akses perolehan pendanaan ini harus dijaga. Petani yang dikelola tambah luas kok enggak boleh utang lagi karena BI checking? Mana kita bisa nambah area lebih luas kalau dibatasi?" keluh Soemitro.

Lebih jauh, ia juga menyoroti ketertinggalan teknologi di sektor gula nasional. Dibandingkan negara lain seperti Brasil, Australia, dan Vietnam yang telah menerapkan mekanisasi penuh, petani Indonesia masih banyak bergantung pada tenaga manual akibat keterbatasan lahan. Hal ini berdampak pada tingginya biaya produksi dan rendahnya daya saing terhadap gula impor. Oleh karena itu, Soemitro menekankan pentingnya melibatkan petani dalam setiap penyusunan kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. (E-3)