Rencana Alih Impor Gula ke BUMN Dinilai Berisiko Dongkrak Harga

PENGAMAT pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengkritik rencana pemerintah mengalihkan impor bahan baku gula rafinasi dari swasta ke BUMN. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi meningkatkan biaya produksi hingga membebani konsumen.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada Rabu (8/4), pemerintah mengusulkan pengalihan impor sebagai langkah mengatasi dugaan rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi serta menekan kerugian holding BUMN gula, Sugar Co.

Namun, Khudori menilai kebijakan tersebut bukan solusi yang tepat. Dalam perspektif rantai pasok, pengalihan impor justru menambah mata rantai distribusi yang berujung pada peningkatan harga.

Baca juga : SGN Rugi Rp680 Miliar, APTRI Sebut Ada Kesalahan Tata Kelola

“Penambahan titik distribusi akan menambah margin. Akibatnya harga bahan baku raw sugar menjadi lebih mahal dan berdampak pada industri gula rafinasi,” ucap dia dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan, kenaikan harga bahan baku pada akhirnya akan diteruskan ke industri pengguna seperti makanan, minuman, dan farmasi. Dampak akhirnya, menurut dia, tetap dirasakan oleh konsumen.

Khudori juga mengingatkan kebijakan tersebut berpotensi mengulang pengalaman sebelumnya, seperti impor daging kerbau dan kedelai oleh BUMN yang dinilai tidak efektif menekan harga di tingkat konsumen.

Baca juga : Asosiasi Petani Tebu Tolak Usulan Impor Gula Rafinasi hanya Lewat BUMN

Menurutnya, akar persoalan bukan terletak pada siapa yang melakukan impor, melainkan lemahnya pengawasan distribusi serta tingginya disparitas harga antara gula rafinasi dan gula konsumsi.

“Akar masalahnya ada pada ketidakefisienan pabrik gula konsumsi, terutama milik BUMN. Ini yang menyebabkan pasar harus dipisahkan antara gula konsumsi dan gula rafinasi,” jelasnya.

Di sisi lain, target swasembada gula industri dinilai masih jauh dari tercapai. Khudori menyebut kebutuhan bahan baku gula rafinasi nasional yang mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun masih sepenuhnya bergantung pada impor.

“Kita masih sangat bergantung pada impor raw sugar. Bahkan untuk gula konsumsi saja belum swasembada, apalagi gula industri,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kinerja Sugar Co yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan meski telah mengonsolidasikan puluhan pabrik gula BUMN. Minimnya minat investor terhadap penawaran saham perusahaan tersebut menjadi salah satu indikator.

Selain itu, keterbatasan lahan dan kemampuan finansial dinilai menjadi kendala utama BUMN gula dalam bersaing dengan swasta, terutama dalam pembelian bahan baku tebu dari petani.

“Petani itu rasional. Mereka akan menjual ke pihak yang memberikan harga dan kepastian lebih baik. Kalau BUMN tidak kompetitif, petani akan beralih,” ujarnya.

Khudori menegaskan, tanpa perbaikan mendasar pada efisiensi industri dan tata kelola distribusi, kebijakan pengalihan impor berisiko tidak efektif serta justru menambah beban harga di pasar. (Fal/P-3)