DPR: Reformasi Bea Cukai Jangan cuma Sekadar Rotasi

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mukhamad Misbakhun, menyambut positif sinyal perombakan besar-besaran di internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurutnya, langkah tersebut harus dimanfaatkan sebagai momentum pembenahan fundamental untuk menutup celah kebocoran sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara sebagai penopang utama APBN.

“Kami di Komisi XI DPR memandang sinyal restrukturisasi ini sebagai langkah yang tepat dan layak didukung. Reformasi di Bea Cukai jangan dimaknai sebatas rotasi atau mutasi rutin, tetapi harus benar-benar menyentuh pembenahan integritas aparatur serta penguatan tata kelola dan fungsi pengawasan,” kata Misbakhun dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (29/1).

Baca juga : Menkeu Purbaya terus Bersih-Bersih Ditjen Bea Cukai dari Pejabat Bermasalah

Ia menekankan bahwa peran strategis Bea Cukai masih dihadapkan pada tantangan kebocoran penerimaan negara. Misbakhun menilai, praktik impor ilegal hingga modus undervaluation, berdampak langsung pada kesehatan fiskal nasional. 

Karena itu, ia mendorong agar perombakan di tubuh Bea Cukai menyasar aspek krusial, terutama penegakan hukum dan penguatan sistem pengawasan internal (SPI), guna meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepatuhan.

Misbakhun memandang, urgensi reformasi ini semakin kuat jika dikaitkan dengan kinerja penerimaan negara 2025 yang belum sepenuhnya mencapai target APBN. Tantangan fiskal 2026, lanjut Misbakhun, akan jauh lebih berat dan tidak bisa dihadapi dengan pendekatan yang sama.

Baca juga : ‎Purbaya Puji Bea Cukai, Sebut Ada Perbaikan di Tubuh Instansi

“Kita tidak bisa masuk 2026 dengan pola kerja yang sama, sementara target penerimaan terus meningkat. Ini membutuhkan perbaikan yang nyata dan terukur,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat semata-mata mengandalkan pertumbuhan ekonomi. Optimalisasi penerimaan negara harus ditempuh melalui penguatan administrasi, penutupan celah kebocoran, serta peningkatan integritas aparatur, khususnya di sektor pajak dan bea cukai.

“Kalau celah-celah ini tidak kita tutup sejak awal, risiko shortfall akan kembali berulang. Reformasi kelembagaan harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya.