Bumdesma dan BPR harus Bantu Penyaluran KUR agar Tepat Sasaran

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Andhika Satya Wasistho, menyoroti pentingnya pembenahan skema penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia mengapresiasi capaian penyaluran KUR hingga November 2025 yang telah mencapai 83% dari target nasional, menunjukkan komitmen pemerintah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. 

Menurut Andhika, pencapaian ini menjadi peluang besar untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru khususnya di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat.

Namun demikian, Andhika memberikan catatan bahwa penyaluran KUR masih cenderung berorientasi pada pemenuhan target kuantitatif, terutama peningkatan jumlah debitur baru. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini belum diimbangi dengan pendampingan yang memadai bagi para penerima KUR. 

Baca juga : Plafon KUR Naik Jadi Rp320 Triliun dan Tanpa Batas Pinjaman di 2026

“Bank Himbara tidak hanya mengejar target debitur baru, tetapi harus memastikan adanya pendampingan yang jelas dan terukur bagi debitur,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (20/11).

Andhika menilai, minimnya asistensi ini menjadi salah satu penyebab UMKM kesulitan mengelola kredit secara optimal dan mempertahankan keberlanjutan usaha.

Oleh karena itu, Andhika mengusulkan alokasi porsi penyaluran KUR melalui Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) dan Bank Perekonomian Rakyat dalam konteks penguatan tata kelola pembiayaan UMKM. Menurutnya, Bumdesma memiliki keunggulan dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat desa dan karakteristik usaha lokal. 

Baca juga : Penyaluran KUR Sektor Produksi Lampaui Target Rp286 Triliun

Dengan melibatkan Bumdesma, ia meyakini bahwa penyaluran KUR akan lebih tepat sasaran, memiliki risiko kredit yang lebih rendah, dan mendorong pemberdayaan ekonomi desa secara lebih merata.

Selain itu, ia turut menekankan peran strategis PT Jamkrindo (Persero) sebagai lembaga penjamin yang berfungsi menjembatani pelaku UMKM yang belum bankable. Jamkrindo, menurutnya, telah berkontribusi signifikan dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi usaha kecil yang menghadapi kendala agunan atau persyaratan perbankan.

Andhika meminta Kementerian UMKM RI untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar penyaluran KUR ke depan dapat berlangsung lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.

“Kementerian UMKM harus menjadi hub yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan agar Bumdesma dapat diberdayakan dan KUR benar-benar memberikan dampak bagi ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (E-3)