Purbaya Rekrut Hacker Lokal, Tegaskan Perbaikan Coretax tanpa Bebani APBN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tak lazim dengan merekrut peretas atau hacker dalam negeri untuk memperkuat sistem Coretax, sekaligus memastikan pembiayaan proyek vital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tak ada penambahan anggaran. Hanya biaya gaji staf yang kini kami jadikan tenaga ahli IT di bawah saya. Gajinya pun masuk pos reguler, tidak ada yang istimewa,” tegas Purbaya dikutip dari Antara, Jumat (24/10).

Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP), yang selama ini menjadi ujung tombak reformasi sistem Coretax. Purbaya menilai tim internal sebenarnya memiliki kapasitas teknis yang memadai, namun membutuhkan arahan dan penguatan strategi kerja.

Baca juga : BI Buka Suara Terkait Polemik Dana Pemda Mengendap di Perbankan

“Secara programming dan coding, kemampuan mereka bagus. Jadi tidak perlu bentuk tim baru. Yang ada saja kami perkuat,” ujarnya.

Hacker Lokal Dilibatkan Uji Keamanan

Dalam langkah terobosannya, Purbaya menggandeng hacker asal Indonesia untuk melakukan uji penetrasi dan simulasi serangan siber terhadap sistem Coretax. Rekrutmen ini, katanya, dilakukan sebagai langkah antisipatif setelah sempat beredar kabar kebocoran data pajak di platform luar negeri.

“Hacker Indonesia itu diakui dunia. Saya panggil yang peringkat global, mereka bantu saya menguji sistem. Sudah dites, hasilnya lumayan,” kata dia.

Baca juga : Menkeu Purbaya Periksa Penyebab Keterlambatan Penyaluran BLT

Menurut Purbaya, hasil pengujian menunjukkan peningkatan signifikan. Skor keamanan Coretax kini naik dari 30 menjadi di atas 95, atau dari kategori D/E menjadi A+. Sementara kinerja non-transaksional sistem juga menembus angka 95 dari skala 100.

Akhiri Ketergantungan Asing, Rampung Awal 2026

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyinggung hambatan teknis akibat kontrak lama dengan konsorsium LG CNS–Qualysoft, yang membatasi akses pemerintah terhadap sistem inti. Namun, ia memastikan kendali penuh akan beralih ke pemerintah pada Desember 2025.

“Begitu kontrak dialihkan, Januari atau Februari 2026 persoalan Coretax selesai. Keamanan dan infrastruktur sudah sangat memadai, tinggal dioptimalkan,” tutur Purbaya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memutus ketergantungan terhadap vendor asing, dan seluruh pengembangan sistem ke depan akan mengandalkan kemampuan teknolog lokal.

“Orang Indonesia mampu. Kami serius akan manfaatkan kemampuan itu secara maksimal,” tandasnya. (Ant/Z-10)