Hak Cipta Geser Merek, Kekayaan Intelektual Jadi Motor Ekonomi Indonesia

KEKAYAAN Intelektual (KI) terbukti menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal KI Kementerian Hukum, Razilu, saat memaparkan IP Outlook 2025 dalam forum IPXpose Indonesia 2025 di SMESCO Jakarta, Rabu (13/8).

“KI berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Investasi global pada aset tak berwujud, termasuk KI, merek, dan riset, melonjak menjadi 13,6% pada 2024, sementara investasi aset fisik turun ke 11%. Peluang ini, menurut Razilu, harus dimanfaatkan Indonesia untuk menjadikan KI penggerak ekonomi nasional.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi 5,12%, Apindo: Fondasi Perekonomian Masih Kuat tapi Jangan Terlena

Dalam satu dekade terakhir, permohonan KI di Indonesia tumbuh rata-rata 18,5% per tahun, didorong digitalisasi layanan DJKI dan kebijakan strategis.

Menariknya, setelah sembilan tahun didominasi merek, pada 2024 hak cipta untuk pertama kalinya mengambil porsi terbesar, lebih dari 50% total permohonan.

Indikasi Geografis juga mencatat lonjakan: dari 20 permohonan pada 2015 menjadi 61 pada 2024, 96% di antaranya dari dalam negeri. Indonesia kini berada di peringkat kedua ASEAN, naik dari posisi ketiga pada 2019.

Baca juga : DJKI Catat 1,7 Juta Permohonan Kekayaan Intelektual dalam Satu Dekade

Paten dalam negeri pun meningkat, terutama di sektor kimia pangan dan farmasi, sejalan dengan pertumbuhan industri farmasi 9,61% pada 2020. Desain industri tumbuh dua kali lipat dalam 10 tahun, dengan 68,78% berasal dari dalam negeri. Pada 2023, pertumbuhan desain industri Indonesia mencapai 37,3%, tertinggi di dunia, dan menduduki peringkat 20 global.

Meski positif, ekosistem KI menghadapi tantangan: 265 kasus pelanggaran KI dalam lima tahun terakhir, maraknya pembajakan dan pemalsuan di era digital, serta absennya aturan jelas terkait karya yang dihasilkan kecerdasan buatan (AI).

“Kami tengah mengkaji revisi regulasi dan memperkuat penegakan hukum di era AI,” kata Razilu.

Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menekankan perlunya menyeimbangkan pencatatan KI dengan komersialisasi. Penguatan ekosistem KI menjadi bagian RPJMN 2025-2029 dan visi Indonesia Emas 2045, memerlukan integrasi lintas sektor, insentif komersialisasi, dan pengukuran dampak ekonomi.

Acara ditutup dengan peluncuran buku Satu Dekade Kekayaan Intelektual dalam Angka berisi data KI Indonesia 2015–2024, sebagai rujukan kebijakan dan penelitian. (Z-10)