MTI Apresiasi Pemprov DKI Jakarta Parkir Berbayar ERP

MASYARAKAT Transportasi Indonesia (MTI) mendukung langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sistem ERP ( Electronic Road Pricing) dan manajemen parkir, sebagai bagian dari strategi mobilitas berbasis keadilan ruang dan efisiensi. 

"MTI menyambut baik. Sebab ini bukan semata solusi teknokratis, melainkan pernyataan arah bahwa di kota Megapolitan ini hendak ditata untuk manusia, bukan untuk mobil," kata MTI melalui keterangan yang diterima Media Indonesia, Jumat (18/7/2025).

Menurut MTI, di kota yang tak pernah benar-benar tidur, dengan  deru knalpot bersahut-sahutan sejak fajar hingga dini hari, Jakarta berdiri di persimpangan sejarah. Terus macet dan terjebak dalam pusaran kendaraan pribadi, atau beranjak menjadi kota tertib, hidup, dan manusiawi.

Baca juga : Di Depan 10 Provinsi, Pramono Pastikan ERP Berjalan di Kepemimpinannya

Keberadaan ERP bukan sekadar teknologi, dan bukan pula semata pungutan. ERP menjadi refleksi keberanian politik untuk menata ulang hak ruang, mengembalikan jalan kepada yang lebih banyak, dari mulai pejalan kaki, pesepeda, pengguna angkutan umum, dan masyarakat kecil yang selama ini kehilangan ruang hidupnya oleh ekspansi mobil pribadi.

Teknologi dan Arah Sejarah

ERP di berbagai belahan dunia ditegaskan MTI, telah berevolusi dengan berbagai teknologi: dari sistem gantri fisik seperti di Singapura yang kini beralih ke ERP 2.0 berbasis GNSS ( Global Navigation Satellite System ), kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition) seperti di London dan Milan, hingga tag RFID di Seoul. 

"Masing-masing memiliki kelebihan, kekurangan, serta tingkat kompleksitas sistem yang berbeda. Karena itu, pemilihan teknologi ERP Jakarta menjadi sangat krusial," imbuh MTI lewat narasi pilihannya .

Baca juga : DKI Akan Revitalisasi Empat Pasar dengan Pendekatan Modern

Bagi mereka, ETO bukan sekadar soal pengadaan, tetapi soal keberlanjutan kebijakan. Teknologi yang dipilih akan menentukan kemudahan integrasi dengan sistem parkir, tarif berbasis waktu dan lokasi, hingga transparansi pelaporan publik. 

Karena itu, lanjut MTI, akan lebih bijak apabila pemilihan teknologi dilakukan oleh lembaga otoritatif, seperti Kementerian Perhubungan atau Kominfo, agar terhindar dari salah tafsir hukum dan risiko etik yang kerap menyertai proyek teknologi bernilai besar.

Sementara itu Ketua MTI Jakarta, Yusa Cahya Permana, berpendapat bahwa pendekatan ERP seharusnya tidak dilakukan secara parsial per koridor, melainkan secara komprehensif berbasis kawasan yang sudah terlayani angkutan umum massal.

“Secara ideal, ERP sepatutnya diterapkan melingkupi sebuah kawasan dan bukan berupa koridor. Pendekatan koridor dikhawatirkan hanya akan memindahkan beban lalu lintas ke ruas jalan alternatif di sekitar koridor tersebut, tanpa mengurangi jumlah kendaraan secara keseluruhan," tegaa Yusa. (H-2)