Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama dalam Penerimaan Tenaga Kerja. Salah satu poin utama dalam SE ini adalah seruan agar perusahaan tidak lagi mencantumkan batasan usia dalam lowongan kerja.
Pengamat kebijakan publik Sugiyanto menilai, langkah penghapusan batas usia lowongan kerja itu memang sekilas tampak progresif. Langkah itu juga seperti mendukung prinsip nondiskriminasi dalam dunia kerja.
Namun, menurutnya keputusan ini menjadi ironi ketika kita melihat kebijakan internal pemerintah sendiri, seperti dalam proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hingga kini masih membatasi usia pelamar di angka 18 hingga maksimal 35 tahun. "Bahkan untuk posisi fungsional tertentu, batasan usia bisa lebih ketat lagi," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (30/5).
Sugiyanto mengatakan, dengan adanya SE Kemenaker tersebut belum tentu selaras dengan semangat reformasi ketenagakerjaan. "Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menghapus diskriminasi usia dalam dunia kerja, maka seharusnya dimulai dari institusinya sendiri," bebernya.
Lebih lanjut, Sugiyanto mempertanyakan kemungkinan masyarakat dapat percaya usia bukan lagi halangan, sementara peluang menjadi ASN masih tertutup rapat bagi pelamar di atas usia 35 tahun. "Dari sudut pandang keadilan sosial, tentu menghilangkan syarat usia dalam lowongan kerja merupakan langkah yang patut diapresiasi," tegasnya.
"Namun, realitas di lapangan juga tidak bisa diabaikan. Lapangan kerja di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya," lanjutnya.
Ia pun mengingatkan adanya dampak sosial dengan menghapus batas usia dan membuka kesempatan bagi semua, "Ini berpotensi menciptakan ketimpangan jika tidak dibarengi dengan sistem rekrutmen yang objektif dan transparan," ujarnya.
"Apakah perusahaan akan benar-benar menerima pelamar yang lebih tua jika mereka bisa memilih tenaga kerja yang lebih muda dengan gaji lebih rendah," pungkas dia. (M-1)
Delapan ASN Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan Izin RPTKA
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja rumah tangga melalui RUU PPRT.
Pengakuan mengejutkan di sidang Tipikor: Bobby akui menerima Rp 58 miliar dari pengurusan K3, digunakan untuk pimpinan hingga membeli 37 kendaraan.
Noel kecewa saksi mahkota dalam kasus Kemenaker ditolak pengadilan. Aliran dana hingga Rp201 miliar masih misterius dan belum terungkap.
Noel tegas menolak jadi saksi di sidang kasus pemerasan K3 di Tipikor Jakarta. Hanya 6 dari 11 terdakwa yang bersedia bersaksi. Ini fakta lengkapnya.
BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perhatian kepada pekerja Indonesia melalui dukungan terhadap program mudik gratis
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved