Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DI balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia atau sekitar 171 juta jiwa hidup dalam garis kemiskinan global.
Angka ini mengguncang narasi optimisme yang selama ini digaungkan, menantang klaim bahwa ekonomi Indonesia telah tumbuh inklusif dan merata.
Bank Dunia kini menggunakan garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah ke atas sebesar USD6,85 per kapita per hari, setara Rp115.080 (dengan kurs Rp16.800).
Dengan standar ini, mayoritas masyarakat Indonesia dikategorikan miskin, meski mungkin tidak tergolong miskin ekstrem.
Tak hanya itu, sebanyak 44,3 juta penduduk Indonesia masih hidup dengan pengeluaran kurang dari USD3,65 per hari (sekitar Rp58.400), sehingga masuk dalam kategori miskin secara internasional menurut indikator minimum.
Secara statistik, harapan hidup di Indonesia mencapai 68,2 tahun, dan angka partisipasi pendidikan dasar mencatatkan 100,2 persen—sebuah anomali yang tampak positif, tetapi sebenarnya mencerminkan pendaftaran siswa yang lebih awal atau lebih lambat dari usia seharusnya.
Namun, angka-angka ini tampak kontras dengan realita kemiskinan yang menjerat mayoritas rakyat. Ekonomi tumbuh, tetapi jurang ketimpangan menganga. Pendidikan dan kesehatan mungkin menjangkau lebih banyak orang, tetapi daya beli tetap tercekik.
Pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, Bank Dunia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dipacu minimal 6% per tahun, sementara pemerintah menargetkan 8% pada tahun 2029, utamanya melalui peningkatan investasi.
Namun dengan mayoritas rakyat masih bertahan hidup di ambang garis kemiskinan, pertanyaannya kini bergeser: Untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu dikejar?
Indonesia tengah berdiri di dua sisi mata uang—di satu sisi, tampil sebagai ekonomi yang sedang naik daun, dan di sisi lain, menanggung beban mayoritas rakyat yang belum merasakan buah dari pertumbuhan tersebut.
Laporan Bank Dunia adalah cermin tajam: jika pertumbuhan tidak disertai pemerataan, maka status “negara maju” hanyalah hiasan kosmetik belaka. (Worldbank/Z-10)
Gelombang protes terhadap pendanaan industri peternakan intensif menguat secara global, dengan aksi serentak yang menyasar lembaga keuangan internasional.
Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 oleh World Bank menjadi 4,7% mencerminkan meningkatnya tekanan eksternal, khususnya akibat kenaikan harga energi global.
Pemangkasan proyeksi pertumbuhan oleh Bank Dunia perlu dibaca sebagai peringatan dini bahwa ekonomi Indonesia masih rentan.
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih berpeluang melampaui proyeksi Bank Dunia.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pemangkasan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 oleh Bank Dunia hal yang wajar. Bank Dunia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Dunia melakukan "dosa besar" setelah memangkas proyeksi ekonomi Indonesia dari 4,8% menjadi 4,7% tahun ini.
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Peningkatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Jumlah penduduk miskin Jakarta bertambah dan kondisi mereka semakin memburuk.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini sudah berusia hampir 50 tahun.
Indonesia telah membangun sejumlah sistem perlindungan sosial yang cukup kuat, seperti BLT, BPJS Kesehatan, dan berbagai subsidi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved