Bahlil soal Paris Agreement: AS Saja Cabut, Kenapa Kita Lanjut?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tidak ingin terjebak dengan skenario kesepakatan iklim Perjanjian Paris atau Paris Agreement mengenai transisi energi. Penegasan itu dilontarkan merespons keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang secara resmi hengkang dari Perjanjian Paris atau Paris Agreement per 27 Januari 2026. Padahal, kata Bahlil, AS menjadi salah satu pelopor traktat internasional tentang mitigasi perubahan iklim itu. 

"Kalau kita ikuti Paris Agreement, ini saya juga bingung, Presiden Amerika baru terpilih langsung mundur dari Paris Agreement. Padahal dia salah satu yang memelopori. Oleh karena itu, kita jangan terjebak," ujarnya dalam Berita Satu Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (30/1). 

Meski Indonesia masih menekankan komitmen global terhadap aksi iklim, Bahlil memberikan sinyal pemerintah Indonesia tidak terburu-buru melakukan transisi energi. Menteri ESDM menegaskan energi fosil seperti batu bara masih amat dibutuhkan Indonesia untuk menyongkong kebutuhan listrik ke depannya. 

Baca juga : Trump Berjanji Tarik AS dari Perjanjian Iklim Paris dan Umumkan "Darurat Energi Nasional"

"Nah, kalau otaknya atau negara yang memikirkan ini (Paris Agreement) saja mundur, masa kita mau masuk pada jurang itu? Presiden Prabowo itu memerintahkan saya untuk melakukan kedaulatan energi. Bukan mengganti semua energi ke energi terbarukan," ucapnya. 

Politikus Partai Golkar itu membeberkan sampai saat ini belum ada lembaga keuangan yang mengucurkan dana untuk 
menyuntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Masa kita disuruh paksa untuk mempensiunkan PLTU-PLTU, siapa yang membiayai? Mana ada sampai sekarang lembaga donor yang membiayai, belum ada, zero," bebernya. 

Di satu sisi, Bahlil menegaskan Indonesia akan memanfaatkan semua sumber energi yang ada, seperti gas sebagai peralihan transisi energi ke depannya. 

"Jadi menurut saya, kita harus memperkuat keunggulan kompetitif negara kita, seperti gas dengan tetap memperhatikan konsensus dari Paris Agreement," pungkasnya. (Z-11)