Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
REALISASI penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi dari pemerintah masih dinanti masyarakat.
Pasalnya, sejak diumumkan pada awal September lalu, penambahan 34 ribu unit rumah subsidi belum juga terealisasikan.
Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, penambahan kuota sebanyak 34 ribu unit berlaku pada 1 September 2024.
Baca juga : Tambahan Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Belum Terealisasi, Apa Dampaknya?
Kuota FLPP untuk rumah subsidi yang semula hanya 166 ribu unit, dengan ini bertambah hingga 200 ribu unit untuk periode 2024.
“Bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ungkap Airlangga dikutip dari Antara.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) Ari Tri Priyono meminta agar, pemerintah segera merealisasikanjanjinya untuk mencairkan dana tambahan kuota FLPP untuk 2024.
Baca juga : Kepastian Kuota FLPP 2024 Jadi Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Sebelumnya kami berterima kasih, telah ada komitmenpemerintah untuk menambah kuota FLPP dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit. Ada 34 ribu unit tambahan FLPP 2024. Tapi itu (dana) sampai sekarang belum cair. Akad FLPP-nya tetap belum bisa dilaksanakan. Kasihan anggota-anggota kami dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mau beli rumah,” terang Ari Tri Priyono.
Calon konsumen MBR, jelas Ari, yang tertunda dan tidak bisa akad kredit adalah penerima manfaat langsung subsidi FLPP. Mereka adalah pihak yang terkena dampak utamanya.
Sedangkanpengembang kesulitan mengelola cashflow-nya dan menjalankan kewajiban kepada perbankan.
Baca juga : Tahun Ini, Alokasi Dana Program FLPP Capai Rp30 Triliun
“Himperra dengan anggota lebih dari 3.000 pengembang terusfull support mendukung program-program pemerintah. Apalagi tahun ini sekitar 60 ribu unit rumah subsidi di produksi Himperra. Dan tahun depan kami menargetkan bisa terrealisasi 75 ribu unit rumah bersubsidi,” tambahnya.
Melihat begitu besar harapan kepada pemerintahan baru, Prabowo-Gibran untuk menjadikan Perumahan sebagai lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional.
Apalagi dengan target 3 juta unit rumah setiap tahun, maka keberadaan Kementrian Perumahan Rakyat dan Perkotaan harus diwujudkan.
Baca juga : Penambahan Kuota FLPP dan Perpanjangan Insentif PPN DTP 100 Persen Picu Kenaikan Penjualan Rumah
“Himperra sangat mendukung program pemerintahan baruPrabowo-Gibran. Karena backlog rumah mayoritas-nya di kotadan pinggiran-pinggiran kota, maka sebaiknya 1,5 juta unit rumah di kota-kota dan sekitar-nya. Baru kemudian sebanyak 1,5 juta unit rumah di daerah pesisir dan pedesaan,” usulnya.
Pada kesempatan tersebut Himperra juga mengusulkan, khusus anggaran FLPP untuk MBR minimal dinaikkan. Sehingga, anggaran tersebut mampu membiayai 300 ribu unit rumah bersubsidi.
“Jumlah angkatan kerja muda, generasi millennial, sangat banyak dan selama ini belum dapat perhatian khusus. Bisa saja misalnya mereka diberikan fasilitas seperti FLPP. Tetapi dengan bunga yang lebih tinggi, antara 7%-8% per tahun,” kata dia.
Dengan kebijakan tersebut Himperra meyakini hal itu bisamendorong industri perumahan tumbuh pesat. Akibat seluruhlini bisnis turunan yang berjumlah lebih dari 185 Industri ikut berlari kencang.
“Industri semen, baja, keramik, genteng, gypsum, cat, accesoriesrumah, dan lain-lain akan tumbuh dengan pesat, Pada akhirnya mampu mendukung pergerakan dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang diingikan pemerintah,” pungkasnya. (Z-10)
Kesenjangan pendanaan UMKM di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp2.400 triliun. Amartha hadirkan solusi pembiayaan inklusif untuk tingkatkan pendapatan pelaku usaha.
PADA kuartal pertama 2026, pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan kualitas portofolio mengantarkan PT Bank BTPN Syariah Tbk menorehkan kinerja positif.
Melalui kemitraan ini, KB Bank tidak hanya menyediakan dukungan pembiayaan, tetapi juga menghadirkan solusi perbankan terintegrasi yang mencakup layanan transaction banking.
Di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), kebutuhan pembiayaan bahkan diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun.
Lonjakan investasi di Batam mendorong percepatan proyek properti modern, didukung kolaborasi pembiayaan dan pengembangan kawasan terpadu berbasis teknologi.
Renovasi rumah tanpa menguras tabungan. Kenali BRI KPR Renovasi dengan cicilan fleksibel dan tenor panjang untuk wujudkan hunian lebih nyaman.
OJK melonggarkan aturan SLIK: warga dengan catatan kredit hingga Rp1 juta kini bisa mengajukan KPR subsidi, efektif paling lambat akhir Juni 2026.
Tahun lalu, Pemkab Majalengka merealisasikan pembangunan rumah subsidi sebanyak 1.003 unit
Program pembangunan rumah bersubsidi juga membuka peluang pertumbuhan yang signifikan bagi pengembang properti.
Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta.
Badan Bank Tanah siapkan 120 hektar lahan untuk rumah subsidi Rp150 jutaan di Cianjur hingga Batang. Cek skema Hak Miliknya di sini.
Kawah Anugerah Properti (KAP) menargetkan pembangunan 6.000 unit rumah subsidi pada 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved