Muhammadiyah Bakal Kembalikan IUP Tambang, Ini Syaratnya

KETUA Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan lembaganya bakal mengembalikan izin usaha pertambahan (IUP). Pengembalian izin itu bakal dilakukan dengan syarat gagal memberikan dampak positif.

"Apabila kita pada akhirnya menemukan bahwa pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadatnya, artinya banyak keburukannya untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup serta berbagai aspek lainnya, Muhammadiyah juga secara gentleman akan bertanggungjawab mengembalikan IUP itu mana kala IUP itu sudah diberikan kepada Muhammadiyah," kata Haedar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta pada Minggu, 28 Juli 2024.

Haedar mengatakan Muhammadiyah menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah dengan pertimbangan pokok ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi orang banyak lewat usaha tambang dan usaha-usaha lain. Meskipun, ia menyadari pertambangan merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki persoalan, seperti lingkungan, sosial dan problem lainnya.

"Niscaya harus kita kaji sampai kita ada kesimpulan bahwa usaha tambang itu adalah usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan orang banyak dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan," kata dia.

Haedar mengatakan Muhammadiyah dalam pengelolaan tambang bakal memaksimalkan para kader maupun praktisi pertambangan. Menurut dia, banyak kader hingga ahli pertambangan yang bernaung di perguruan tinggi yang Muhammadiyah kelola.

Ia juga mengklaim Muhammadiyah memiliki pengalaman merintis berbagai jenis usaha berorientasi bisnis dan amal. Menurut dia, tindakan yang Muhammadiyah lakukan akan berkolaborasi sehingga bisa berkontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

"Jadi ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini," ujarnya.

(Z-9)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia