Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan mencapai 2,70% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut melampaui angka yang telah diasumsikan pada 2,92% terhadap PDB.
"Di tengah dinamika global yang kurang kondusif, defisit anggaran sampai akhir 2024 diperkirakan berada pada level 2,70% PDB atau melebar dari target APBN 2024 yang sebesar 2,29% PDB," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin (8/7).
Pelebaran angka defisit anggaran itu merupakan kalkulasi dari prakiraan pendapatan negara hingga akhir tahun yang diprediksi mencapai Rp2.802,5 triliun. Prakiraan itu sedikit lebih tinggi dari asumsi awal pendapatan negara dalam APBN 2024 senilai Rp2.802,3 triliun.
Baca juga : APBN Defisit 0,34% di Semester I
Sri Mulyani mengatakan, kinerja pendapatan negara sepanjang tahun itu diperkirakan ditopang oleh aktivitas ekonomi yang masih terjaga dan tumbuh positif di sepanjang tahun. Pendapatan tersebut juga ditopang oleh reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN, dan peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).
Belanja negara sepanjang tahun diperkirakan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu sebesar Rp3.325,1 triliun. Itu terjadi lantaran APBN masih berperan untuk meredam gejolak perekonomian dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Pelaksanaan APBN 2024 akan dijaga agar tetap sehat dan sustainable sebagai salah satu jangkar stabilitas ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan serta mendukung berbagai agenda prioritas pembangunan nasional," terang Sri Mulyani.
Dia menambahkan, defisit anggaran yang diperkirakan melebar itu akan tetap diupayakan dengan menerapkan strategi pembiayaan yang hati-hati dan efisien. Hal tersebut termasuk dengan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2024, sehingga bisa mengurangi kebutuhan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
"Ini diharapkan akan tetap dapat menjaga stabilitas makro, khususnya pergerakan nilai tukar dan yield SBN. Arah defisit APBN 2025 yang telah disepakati dengan DPR di kisaran 2,29%-2,82% memberikan sinyal komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal ke depan," tutur Sri Mulyani. (Z-2)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved