Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ekonom Senior Ryan Kiryanto mengungkapkan kredit macet yang menimpa PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank terjadi lantaran tidak berjalannya prinsip goverment risk compliance (GRC) seperti good corporate governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Padahal, penerapan prinsip GRC sangat krusial bagi pengelolaan BUMN baik itu yang berada di bawah Kementerian BUMN ataupun kementerian lain. "Itu saja resepnya. Kalau prinsip GRC dijalankan, pasti bagus kinerjanya," ucap Ryan melalui keterangan tertulis, Rabu (3/7).
Ia juga mengatakan LPEI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbeda dari perusahaan plat merah lainnya. LPEI merupakan perusahaan negara yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Oleh karena itu, sistem kerjanya pun tidak bisa disamakan seperti BUMN lain pada umumnya.
Baca juga : Kredit Macet di LPEI, Pengamat: Prioritaskan BUMN Satu Pintu
"Jangan sampai mentang-mentang BUMN, masyarakat mengira LPEI ini di bawah Kementerian BUMN," tuturnya.
Ia menilai langkah Kementerian BUMN yang fokus dalam transformasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar GRC. Hal itu kemudian diperkuat dengan core values Akhlak yang wajib diimplementasikan setiap BUMN.
Ryan mengatakan, capaian positif BUMN di bawah Kementerian BUMN dalam beberapa tahun terakhir juga tak lepas dari pemilihan dewan direksi dan komisaris yang tepat.
Ryan mengingatkan pengelolaan BUMN bukan perkara mudah. Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
"Yang di bawah supervisi Kementerian BUMN saja tentu tidak semuanya kinerjanya bagus, masih ada beberapa yang punya masalah seperti BUMN farmasi yang ada kasus fraud," tandasnya. (Ant/Z-11)
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Pemberian penyertaan modal negara yang diberikan ke LPEI jangan dimanfaatkan untuk membayar hutang atau kredit macet.
Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia, Toto Pranoto menilai keberadaan BUMN yang masih berada di Kementeriaan Teknis menunjukkan hal yang anomali.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengharapkan adanya penurunan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL)
Restrukturisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) merupakan proses penyesuaian ulang syarat-syarat pembayaran kredit yang telah disepakati antara nasabah dan bank pemberi kredit.
Credit score adalah skor yang diberikan kepada seseorang berdasarkan data historis kredit dan pembayaran. Semakin tinggi credit score, semakin baik penilaian kredit seseorang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved